Jakarta -

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa peraturan tersebut memiliki banyak manfaat untuk pelaku usaha dari BUMN atau UMKM. Peraturan tersebut juga dinilai bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta menjelaskan untuk itu pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi terhadap UU Cipta Kerja. Adapun yang terbaru yakni dengan melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja kepada pelaku usaha di Bandung, pada akhir Februari 2024 lalu.

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (13/3/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan peraturan tersebut juga mendorong para pelaku usaha agar dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang sudah ada, sehingga nantinya akan menjadi catatan bagi pemerintah dalam revisi peraturan.

"Satgas UU Cipta Kerja dibentuk oleh presiden bukan hanya untuk mensosialisasikan tetapi ingin mendapatkan feedback dari seluruh level operasional," tuturnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga terbuka untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat terkait peraturan tersebut.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho mengatakan penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa melalui media sosial satgas di @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," kata Dimas.

Di sisi lain, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Merry Ruslina Ambarita mengakui UU Cipta Kerja memberikan angin segar terhadap sektor pariwisata. Sebab perizinan pariwisata sudah terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS).

Walau demikian, Merry menjelaskan bahwa masih perlu beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," ujar Merry.

Hal senada pun turut diungkapkan oleh Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Delfinur Rizky. Dia mengatakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," jelas Rizky.

Lebih lanjut Rizky menjelaskan bahwa setelah adanya UU Cipta Kerja peningkatan investasi mengalami tren peningkatan yang cukup baik.

"Pada 5 tahun terakhir, tren investasi meningkat dan melampaui target hingga 14.000 US$," ungkap Rizky.

Rizky menambahkan bahwa kemudahan setelah adanya UU Cipta Kerja tidak hanya dalam penerbitan NIB saja. Akan tetapi sertifikasi halal pun digratiskan dan percepatan penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

"Success story kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak," tutup Rizky.

Sebagai informasi tambahan, workshop ini diikuti oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia Bandung, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bandung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bandung, serta akademisi dari berbagai universitas di Bandung.

(akn/ega)