JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda tak sepakat dengan permintaan anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali yang meminta partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo menarik menterinya dari kabinet jika ingin mengusulkan hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baginya, tak ada kaitan antara posisi politik parpol koalisi pemerintah dengan pengajuan hak angket.

“Saya kira konteksnya berbeda ya, jadi urusan hak angket ini tidak pada konteks urusan dengan koalisi pemerintahan,” ujar Huda kepada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Baca juga: Soal Hak Angket, PKB Sebut Belum Ada Sikap Resmi dari Fraksi PDI-P DPR

Ia menyebutkan, hak angket itu dibutuhkan oleh semua parpol di parlemen. Termasuk, parpol pengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Karena lebih jauh, sebenarnya pasangan 02 juga punya kebutuhan untuk mendorong hak angket, supaya misalnya dugaan-dugaan yang selama ini dialamatkan ke 02 tidak menjadi beban di kemudian hari,” tutur dia.

Dalam pernyataannya, Ali sempat mengatakan bahwa hak angket DPR RI bakal berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Maka, ia menilai tak tepat jika langkah itu didorong justru oleh parpol yang masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini.

Baca juga: Soal Hak Angket, PKB Ingin Komunikasi dengan PDI-P Terbuka Lebih Dulu

Sementara, Huda enggan membahas soal tujuan pemakzulan Jokowi. Menurutnya, proses itu masih jauh. Sebab, saat ini wacana mendorong hak angket masih di tataran untuk membuktikan apakah Pemilu 2024 memang diwarnai oleh kecurangan atau tidak.

“Nah substansi yang lain seperti apa, yang penting ini dulu, tahapan ini goal dulu. Baru ngomongin soal substansi yang lain. karena kalau sudah masuk ke ranah yang lain belum-belum nanti jadi bias sejak dari awal,” imbuh dia.