Pasalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp40 miliar untuk membangun ulang konstruksi jembatan Karangsambung yang menghubungkan dua kecamatan itu.

Rencana pembangunan jembatan peninggalan Belanda itu memang sudah dinantikan oleh masyarakat Kudus.

Sebab sejak diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tahun 2008 atau sekitar 16 tahun lalu, jembatan yang membentang di Desa Bae, Kecamatan Bae, Kudus tak kunjung disetujui pemerintah pusat.    

Namun dalam tahun anggaran 2024 ini, Pemkab Kudus di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Hasan Chabibie, berhasil melobi Kementerian PUPR untuk membangun ulang konstruksi jembatan, yang kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat.   

“Alhamdulillah, saat ini PUPR masih memproses dokumennya. Insyaallah, kalau tidak ada arang melintang, maka akhir tahun 2024 nanti jembatan segera dibangun,” ujar Hasan Chabibie, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Selasa (12/03).

Hasan mengatakan, jembatan yang awal lebarnya 3 meter segera dibangun menjadi 7 meter. Dengan pelebaran tersebut, diharapkan cukup untuk mobil bersimpangan saat melintas di jembatan yang memiliki panjang 80 meter tersebut.

Jembatan sepanjang 80 meter tersebut, kata Hasan, sudah berulang kali diusulkan untuk pembangunan ulang. Namun tak kunjung terealisasi hingga berganti-ganti kepala daerah.

“Padahal, kondisi jembatan yang dibangun sejak ratusan tahun lalu sudah selayaknya mendapatkan sentuhan perbaikan,” cetusnya.

Kabar pembangunan ulang jembatan Karangsambung itu terhembus ketika Hasan bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat memantau banjir di Demak, akhir Februari 2024 lalu.

Kesempatan bertemu dengan Basuki tak disia-siakan oleh Pj Bupati Kudus untuk mengusulkan pembangunan ulang jembatan Karangsambung. Komunikasi intens yang dilakukan Hasan kepada Menteri PUPR akhirnya bersambut.

“Menteri PUPR akhirnya menyetujui pembangunan ulang jembatan Karangsambung dengan menggunakan dana APBN, karena jembatan ini memang kewenangannya Pemerintah Pusat,” terangnya.

Hasan pun langsung berkomunikasi dengan Dinas PUPR Kudus terkait pembahasan rencana proyek besar tersebut. Hasan berharap, masyarakat bisa merasakan manfaatnya terhadap pembangunan jembatan itu.

“Kami memohon doa dari masyarakat, semoga program ini bisa kita amankan dan pada akhir tahun 2024 ini bisa segera terlaksana,” pinta Hasan.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga membidik perbaikan ruas jalan Jalan R Agil Kusumadya, Kudus. Proyek perbaikan jalan utama di Kota Kudus ini, diharapkan bisa terlaksana pada tahun 2024 juga.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.