Moge listrik itu diadakan untuk menggantikan yang tua.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Anggaran sebesar Rp6,5 miliar yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk belanja motor listrik pengawalan (patwal) pimpinan VVIP menuai kritikan. Meski begitu, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafirn Liputo menganggap penganggaran tersebut tak menyalahi aturan.

"Anggaran pembelian motor listrik sudah dibahas dalam pembahasan RAPBD TA 2024. Pembelian motor besar listrik tersebut sesuai InPres No 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ujar Syafrin, kepada wartawan, Minggu (10/3/2024).

Syafrin menegaskan pengadaan motor listrik besar ini dilakukan untuk menggantikan motor patwal sebelumnya yang dianggap sudah tidak layak. Menurut dia, motor listrik itu nantinya dipakai untuk mengawal Gubernur atau Wakil Gubernur.

Tolak RUU DKJ yang Atur Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, PKS: Makin Ngaco Demokrasi Kita

"Selain itu motor listrik besar tersebut untuk menggantikan motor besar Dishub yang usianya sudah tua, dan nantinya peruntukannya adalah untuk pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih nantinya," jelas dia.

Sebelumnya, Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai pembelian moge listrik oleh Dishub DKI itu menyakiti perasaan masyarakat.

Rio mengingatkan warga DKI saat ini tengah menghadapi berbagai macam kesulitan, mulai dari polemik KJMU hingga kenaikan harga sembako.

"Apalagi jika melihat kondisi saat ini serta kebutuhan dalam sektor lain seperti pencabutan subsidi KJMU, KJP dan lain-lain yang saat ini meresahkan penerima manfaat, harga bahan dasar sembako membumbung naik, kesehatan dan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, maka Pengadaan Belanja 5 Motor Listrik dengan anggaran Rp6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran," kata Rio kepada wartawan, Sabtu (9/3).