tirto.id - Relawan Pro Jokowi (Projo) membantah pernyataan Adian Napitupulu mengenai kerenggangan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena penolakan perpanjangan masa jabatan presiden.

Perpanjangan masa jabatan presiden itu disebut Adian adalah permintaan Jokowi yang ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) DPP Projo, Panel Barus menegaskan Jokowi tidak pernah meminta untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, kata dia, Jokowi dengan tegas menyatakan penolakan terhadap masa jabatan presiden lebih dari dua periode.

"Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar,” kata Panel dalam keterangan tertulis, Jumat (27/10/2023).

Panel menuturkan Jokowi juga sudah berkali-kali menegaskan dirinya taat pada aturan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden. Hal itu juga sudah disampaikan saat pidato pembukaan Rakernas V PROJO pada Mei 2022 di Borobudur, Jawa Tengah.

Projo pun sudah mengumumkan sikap resminya yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022. Lalu, Megawati juga mengumumkan penolakan serupa pada 10 Januari 2023.

“Pengumuman sikap PROJO tersebut justru atas perintah Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Jadi tidak benar Jokowi baper soal itu kemudian marah kepada PDIP,” ucap Panel.

Panel kemudian meminta agar seluruh pihak fokus pada tiga kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kini telah disuguhkan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, ia juga meminta agar semua pihak mengikhlaskan majunya Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.

"Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” tutur Panel.

Dalam keterangan terpisah, Puan Maharani juga sudah angkat bicara mengenai isu keretakan Jokowi dan PDIP karena penolakan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Setahu saya tidak pernah ada (permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan presiden)," tutur Puan, Rabu (25/10/2023).