JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Amir Uskara mengaku belum melihat pergerakan administratif untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan usai ditanya soal calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut keseriusan DPR mengajukan hak angket mulai terlihat dari naskah akademik yang mulai disusun setebal 75 halaman.

"Belum ada proses yang kami lihat bahwa ada pergerakan di tingkat bawah untuk administrasi yang dibutuhkan untuk hak angket," kata Amir ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Golkar Minta Wacana Hak Angket Ditunda, Tunggu Seluruh Tahapan Pemilu Rampung

Oleh karena itu, Amir mengatakan bahwa rencana hak angket baru sekadar ramai dibicarakan di luar, belum pada lingkup internal partai politik parlemen.

Sementara itu, ia juga menyadari suara-suara sejumlah anggota Dewan sudah tersampaikan saat interupsi di paripurna DPR beberapa hari lalu.

"Ini persoalan yang kami lihat bahwa hak angket ini baru beredar di luar. Kemarin juga di paripurna baru disampaikan secara lisan," imbuh Wakil Ketua MPR ini.

Kendati demikian, tak dipungkirinya bahwa komunikasi antar partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tetap dilakukan.

Baca juga: PDI-P Tegaskan Wacana Hak Angket Bukan Sekadar Sensasi

"Saya kira tetap ada, tetap ada. Cuma sampai saat ini (pembicaraan hak angket) belum final," ujarnya.

Seperti diketahui, PPP merupakan salah satu partai politik pengusung Ganjar-Mahfud selain PDI-P yang berada di parlemen.

Selain PPP dan PDI-P, ada pula partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yakni Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan sinyal dukungan untuk hak angket.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud memastikan hak angket bakal berjalan karena sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menjadi inisiator hak angket.

Baca juga: Ikut Demo Tolak Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi di DPR, Pelajar Ini Mengaku Tak Dibayar

Ia menegaskan bahwa rencana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 dipersiapkan dengan serius.

Eks Menko Polhukam ini mengungkapkan, naskah akademik untuk hak angket juga sudah selesai disusun dan memiliki tebal lebih dari 75 halaman.

"Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu," kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Jumat.