JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ismail Fahmi menjawab kritik dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Muti yang menyebut sidang isbat sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.

Ismail mengatakan, Kemenag siap mengeluarkan anggaran jika untuk kepentingan umat. Dia juga menilai sidang isbat sebagai kepentingan umat.

"Bagi saya kalau untuk kepentingan umat berapa pun kami siap berikan yang penting itu untuk kepentingan umat," katanya saat ditemui di Gedung BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Muhammadiyah Sarankan Kemenag Tak Gelar Sidang Isbat karena Hanya Buang Anggaran

Menurut Ismail, dalam sidang isbat akan terjadi forum silaturahmi yang bermanfaat untuk umat Islam.

Dalam forum itu juga akan ada penyediaan makanan untuk dikonsumsi bersama, sehingga sidang isbat bisa membangkitkan ekonomi umat.

"Istilahnya untuk membangkitkan ekonomi umat, terus juga setting panggung, setting apa, alhamdulillah ada pemasukan juga, dan anggaran enggak bakalan di luar yang semestinya," tutur Ismail.

Baca juga: Sidang Isbat Akan Digelar 10 Maret, Menag Ungkap Potensi Perbedaan 1 Ramadhan

Meski demikian, Ismail tidak menjabarkan secara rinci anggaran yang digunakan Kemenag untuk sidang isbat tersebut.

Ismail juga menyinggung agar jangan ada ego sektoral dalam penetapan awal Ramadhan.

Karena metode yang digunakan untuk penentuan awal Ramadhan pada umumnya ada dua, yaitu hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat atau melihat kemunculan bulan saat magrib dengan mata secara langsung.

"Dan yang kita sadari kita enggak boleh ego, memang kita hisab, kan ada rukyat. Kita mengakomodir, tetangga harus hormat. Jadi saya berharap, untuk kepentingan umat tidak ada harganya, berapa pun anggarannya negara harus siap, jangan sampai dikorupsi," ujarnya.

Baca juga: Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan Digelar 10 Maret, Ini Tahapannya

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyarankan kepada Kemenag agar tidak menggelar sidang isbat dan dinilai sebagai pemborosan anggaran.

Pasalnya, pemerintah RI telah menetapkan kriteria bulan baru hijiryah sesuai dengan ketetapan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dengan metode hisab atau perhitungan astronomi.

Dalam kriteria MABIMS, bulan baru Hijriyah ditetapkan apabila posisi bulan sudah berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

Terkait kemungkinan awal Ramadhan 1445 Hijriyah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah mengeluarkan hasil prediksinya dengan berpatokan pada kriteria MABIMS.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Thomas Djamaludin mengatakan, kriteria bulan baru sesuai MABIMS tidak terpenuhi pada 10 Maret 2024 sehingga awal Ramadhan akan dimulai pada 12 Maret 2024.