Theofilus Ifan Sucipto • 08 Maret 2024 16:16

Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku senang dengan pelantikan Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara. Kehadiran Amir yang menggantikan koleganya, Arsul Sani yang menjadi Hakim Konstitusi, diyakini membuat kerja MPR semakin melesat. "Kita di MPR harus memanfaatkan beberapa tugas-tugas yang masih belum kita tuntaskan karena kemarin tertunda karena pemilu," kata Bamsoet usai melantik Amir di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2024. Bamsoet bersyukur pergantian pimpinan MPR berjalan tepat waktu. Sehingga MPR bisa fokus mengerjakan tugasnya di sisa waktu tujuh bulan ini. "(Target kerja) pertama adalah kita melakukan sidang paripurna MPR," papar politikus Partai Golkar itu.   Bamsoet menyebut pihaknya akan segera menetapkan panitia ad hoc. Kehadiran panitia itu untuk menyiapkan hadirnya kembali pokok-pokok haluan negara. "Kemudian kita membahas atau mengkaji untuk menghadirkan kembali utusan golongan dan utusan daerah. Ini sedang dibahas di badan kajian MPR," ujar dia.

Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku senang dengan pelantikan Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara. Kehadiran Amir yang menggantikan koleganya, Arsul Sani yang menjadi Hakim Konstitusi, diyakini membuat kerja MPR semakin melesat.
 
"Kita di MPR harus memanfaatkan beberapa tugas-tugas yang masih belum kita tuntaskan karena kemarin tertunda karena pemilu," kata Bamsoet usai melantik Amir di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2024.
 
Bamsoet bersyukur pergantian pimpinan MPR berjalan tepat waktu. Sehingga MPR bisa fokus mengerjakan tugasnya di sisa waktu tujuh bulan ini.
"(Target kerja) pertama adalah kita melakukan sidang paripurna MPR," papar politikus Partai Golkar itu.
 
 
Bamsoet menyebut pihaknya akan segera menetapkan panitia ad hoc. Kehadiran panitia itu untuk menyiapkan hadirnya kembali pokok-pokok haluan negara.
 
"Kemudian kita membahas atau mengkaji untuk menghadirkan kembali utusan golongan dan utusan daerah. Ini sedang dibahas di badan kajian MPR," ujar dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(END)