Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak menutup mata soal adanya wacana hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah politisi.

Namun sebagai kepala negara, Jokowi enggan terlibat karena hal itu menjadi ranahnya anggota DPR.

"Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR," kata Jokowi saat ditanya awal media di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Hak angket awalnya mencuat dari sejumlah politisi yang menuding adanya kecurangan di Pemilu 2024.

Salah satunya dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romy.

Menurut Romy, salah satu perihal yang akan disuarakan dalam hak angket adalah soal meroketnya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia meyakini adanya ledakan suara yang tidak wajar dari suara PSI.

Berdasarkan bukti yang diklaim Romy, terdapat 19 ribu suara dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS.