PIKIRAN RAKYAT - Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait menilai usulan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 justru akan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto kian solid.

Hal itu disampaikan Maruarar saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta pada Selasa malam, 5 Maret 2024.

"Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa paripurna DPR RI sudah dimulai, dan ada usaha memulai angket dari anggota PDIP, PKS, dan PKB. Usulan hak angket ini justru membuat Prabowo dan Jokowi semakin solid," ujarnya.

Baca Juga: Maruarar Sirait: Hubungan Jokowi-Prabowo Kokoh Seperti Batu Karang yang Teguh

Jokowi dan Prabowo, kata Maruarar, memiliki hubungan yang unik. Meski keduanya pernah menjadi lawan dalam Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi dan Prabowo akhirnya bisa bersatu demi kepentingan bangsa.

"Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini unik, mendasar, dan kuat. Keduanya pernah bertarung dan kemudian menjadi satu demi kepentingan bangsa," tutur dia.

Hal tersebut yang dinilai Maruarar membuat hubungan Jokowi dan Prabowo semakin solid.

"Upaya angket ini justru mensolidkan hubungan keduanya yang pasti akan berada di front sama. Pasti mayoritas fraksi di DPR juga memberikan dukungan yang sama," katanya.

Wacana hak angket didorong oleh PDI Perjuangan, PKS, PKB dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 5 Maret 2024.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur menjadi yang pertama menyinggung soal hak angket.

Menurutnya, muncul berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Hak angket adalah salah satu instrumen DPR, dan diatur UUD, dan bisa digunakan kecurigaan dan praduga itu secara transparan," ujarnya.

Senada dengan Aus, anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi yang terburuk sejak era reformasi.

Luluk merasa yakin hak angket bisa menjadi cara untuk mengakhiri desas-desus kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melakukan hak angket," tutur dia.

Sementara anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima berharap DPR bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan yang semala ini dinilainya tidak ada taring hingga marwah.

"Mengoptimalkan pengawasan fungsi, atau interpelasi, atau angket, atau apapun," ucapnya.***