PIKIRAN RAKYAT - Ledakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 29 Februari hingga 2 Maret 2024 menyisakan tanda tanya di benak publik.

Partai yang diketuai oleh anak bungsu Jokowi itu mendadak alami lonjakan suara sekitar 3,13 persen atau setara dengan 2.403.030 suara dalam waktu tiga hari.

Isu ini semakin disorot bersamaan dengan ramainya pembicaraan ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Terkait dugaan adanya penggelembungan suara PSI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) angkat bicara.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memastikan pihaknya sudah berupaya mengecek ulang data yang terdapat di formulir c.hasil plano dan d.hasil di tingkat kecamatan.

Hasilnya, tidak terbukti adanya ketimpangan hasil perolehan suara seperti yang digembar-gemborkan publik belakangan ini.

"Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti (penggelembungan suara). Kemudian kita verifikasi ke lapangan misalnya ada di Cilegon, terselesaikan, ada (isu miring) di sosial media kan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan," ucapnya.

Di samping itu, permasalah terkait teknologi Optical Character Recognation (OCR) yang membawa keresahan selama penghitungan cepat, menurutnya sudah diperbaiki sehingga hematnya penggunaan Sirekap tak perlu diributkan lagi.

"Kan sudah ada perbaikan, kalau OCR kan masalah C Hasil, C Hasil konversi dari gambar ke angka kalau enggak salah begitu ya katanya. Jadi ya harus diperbaiki kan sudah ada, ada maintenance dua sampai tiga hari di KPU," ujarnya.

Presiden Jokowi menanggapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mencapai 3,13 persen versi rekapitulasi sementara KPU di Sirekap.

Jokowi mengaku enggan membahas persoalan partai di hadapan publik.

“Itu urusan partai, tanyakan ke partai,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 4 Maret 2024.

Lebih lanjut, terkait perdebatan yang muncul di tengah proses rekapitulasi Pemilu 2024 ini, presiden meminta publik mempercayakan sepenuhnya urusan tersebut ke KPU.

“Tanyakan ke KPU,” ujar Jokowi.***