Minggu, 03 Maret 2024 – 06:25 WIB

Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi berharap pemerintah membuat kebijakan yang tidak membebani guru dengan berbagai urusan administrasi.

"Kami mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu dan/atau berbasis teknologi-informasi. Namun, tanpa membebani guru dengan administrasi," kata Unifah Rosyidi pada pembukaan Kongres PGRI XXIII di Jakarta, Sabtu (2/3).

Prof Unifah mengatakan, pemerintah perlu mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti mengisi aplikasi platform Merdeka Mengajar.

Guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran.

"Pemerintah harus memberikan waktu luang yang cukup bagi guru untuk berekspresi, meningkatkan kompetensi, dan bercengkerama dengan keluarga dan masyarakat agar produktif, kreatif, dan inovatif," kata Unifah.

Pada kesempatan yang sama, Unifah juga mengingatkan para guru untuk dapat adaptif dengan perubahan yang terjadi begitu cepat.

Dia menjelaskan perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, serta terjadinya pandemi Covid-19 merupakan beberapa contoh perubahan yang begitu cepat terjadi dan sulit diprediksi di dunia.

"Oleh karena itu seluruh bidang kehidupan perlu mengantisipasinya termasuk dunia pendidikan, " terang dia.

Berikut ini pernyataan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi soal guru dan masalah P1 sampai P4 pada seleksi PPPK.

-