PIKIRAN RAKYAT - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 yang tiba-tiba melonjak naik mencapai 3,13 persen. Perolehan itu terekam di Sirekap dengan suara yang masuk mencapai 65,79 persen.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muchammad Romahurmuziy mendesak KPU dan Bawaslu untuk mengusut kejanggalan tersebut. Sebab, lonjakan suara PSI terkesan tiba-tiba dan tidak wajar.

"Mohon atensi kepada KPU dan Bawaslu, operasi apa ini?" kata Romy melalui akun Instagram @romahurmuziy.

Dia lalu memakai kalimat yang diucapkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla soal politik sayang anak yang ditujukan kepada Joko Widodo. Kalimat tersebut diucapkan Romy lantaran Ketua Umum PSI adalah Kaesang Pangarep yang tak lain anak bungsu Presiden Jokowi.

"Meminjam bahasa Pak Jusuf Kalla, operasi 'sayang anak' lagi?" katanya.

Jika lonjakan suara itu tidak diusut KPU dan Bawaslu, maka PPP akan mengupayakan digulirkannya hak angket di DPR.

"Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi KPU dan Bawaslu secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!" tulis Romy.

Perolehan suara PSI di Sirekap mengalami peningkatan yang signifikan pada akhir pekan ini mencapai 3,13 persen suara. Perolehan tersebut membuat PSI hanya memerlukan 0,87 persen suara untuk mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Penambahan suara ini menyita perhatian publik lantaran jika berhasil memenuhi ambang batas parlemen, maka PSI akan melenggan ke Senayan untuk pertama kalinya. Di sisi lain, sejumlah pihak memandang lonjakan suara PSI sebagai hal luar biasa di tengah rekapitulasi suara KPU yang masih berjalan.

Namun, Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai adanya peningkatan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 sebagai hal yang wajar. Karenanya, dia mengingatkan publik untuk tidak tendensius dalam menyikapi data tersebut.

“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, 2 Maret 2024.

Grace menegaskan masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi selama KPU masih merekapitulasi suara hingga 20 Maret mendatang, termasuk soal suara partai yang bisa saja lolos ambang batas parlemen tahun ini.***