2 Maret 2024 13:46 WIB

Tak ada ruang bagi opsi fraksi threshold bila mengacu pada perundangan saat ini.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap usulan PSI perihal opsi fraksi threshold tak masuk akal.

Mardani mengingatkan bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 mengenai sistem parliamentary threshold saat ini masih menjadi acuan. Menurutnya, tak ada ruang bagi opsi fraksi threshold bila mengacu pada aturan tersebut.

"Tidak masuk akal," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (2/3/2024). "Untuk saat ini UU-nya tidak memberi ruang fraksi threshold,” lanjutnya.

Kritik Survei Kepuasan Pemilu 2024, PKS: Ambigu, Orang Indonesia Sungkan Beri Nilai Rendah

Kemudian, anggota Komisi II DPR RI itu menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas parlemen 4 persen akan dibahas di parlemen untuk menentukan angka yang ideal.

“Keputusan MK juga berlaku 2029. Dan menyerahkan pada pembuat UU, DPR dan Pemerintah untuk membuat norma baru terkait besaran threshold dan cara agar multi partai sederhana dengan party ID yang tinggi terwujud di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengusulkan agar partai yang tak menembus ambang batas parlemen digabung dalam satu fraksi di DPR.

"Daripada parliamentary threshold lebih baik dibuat fraksi threshold, yaitu kebutuhan suara minimum untuk membentuk 1 fraksi sendiri, jadi suara rakyat tidak terbuang. Namun untuk partai-partai yang suaranya tidak mencapai persentase tertentu, digabungkan dalam 1 fraksi," tuturnya.