Liputan6.com, Jakarta - Wacana hak angket DPR sedang bergulir di parlemen. Wacana ini pertama kali disampaikan oleh Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.

Hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai realisasi hak angket bakal sulit. Dia pesimis usulan hak angket dibawa ke sidang paripurna pada 5 Maret 2024 mendatang usai masa reses. Ujang menilai, hanya muncul riak-riak saja jelang masa reses DPR berakhir.

"Saya sih meyakini agak berat agak sulit, akan layu sebelum berkembang seandainya nanti masuk setelah reses tanggal 5 itu mungkin akan ada riak-riak, akan muncul desakan dadakan," kata Ujang saat dihubungi, Sabtu (3/2).

Ujang menambahkan, proses teknis hak angkeg angket memakan waktu sangat panjang di DPR. Dia meyakini, rencana itu bakal gembos ditengah jalan.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak akan diam saja melihat bergulirnya isu hak anget ini.

"Jadi saya melihat hak angket akan gembos di tengah jalan, bisa saja layu sebelum berkembang, kalau soal 5 Maret masa sidang DPR kalau wacana itu muncul kemungkinan muncul, kemungkinan wacananya ada, tapi apakah bisa direalisasikan saya meyakini berat agak sulit," ucapnya.

"Jokowi pun sebagai presiden tidak akan diam, sama koalisi pendukung pemerintah," kata Ujang.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin tak bicara banyak mengenai hak angket ini. Dia meminta publik menunggu saat DPR masuk pasa tanggal 5 Maret 2024 pekan depan.

"Tunggu kami masuk munggu depan," singkat TB Hasanuddin.

Dirinya enggan menjawab proses hak angket terkini dari PDIP maupun partai koalisi pendukung Ganjar. Dia meminta itu ditanyakan ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto.

"Tanya ke ketua fraksi ya," kata Hasanuddin.

Sedangkan, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) juga tidak menjawab detail apakah hak angket bakal terealisasi. Awiek mengaku, PPP kini justru masih fokus mengawal rekapitulasi suara.

"PPP masih fokus kawal rekapitulasi suara," kata Awiek.