JAKARTA - Peneliti Utama Politik Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro menyebut bahwa gerakan rakyat turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat sebagai akumulasi bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap demokrasi terutama Pemilu yang tak kunjung dibenahi.

"Adanya gerakan seperti ini akumulasi sebenarnya dari rasa kecewa, ketidakpuasan baik soal demokrasi, soal pemilu yang tidak dibenahi juga," kata Siti dalam tayangan iNews Today, Jumat (1/3/2024).

Siti menambahkan bahwa rakyat juga bingung hendak menyampaikan ke siapa jika kepala otoritas dalam hal ini Presiden saja menganggap tidak ada masalah. Sehingga dengan turun ke jalan rakyat mengadu ke wakilnya di Gedung DPR-MPR.

"Mau menyampaikan kepada siapa? disampaikan kepada yang berhak punya otoritas ternyata dianggap tidak ada masalah, jadi bingung ini mau ke mana, ya sudah ke wakil rakyat. Makanya tadi itu yang diyakini bisa mendengarkan nantinya suara rakyat yang ingin harga harga itu tidak membumbung tinggi sementara keuangan lemah sekali," tuturnya.

Apalagi, sambungnya, kalau dilihat dari laporan dari BPS satu contoh bahwa masyarakat secara sosial ekonomi luar biasa kantongnya sampai jutaan, ini yang harus dipastikan tidak boleh ada basa-basi atau gimmick dari penguasa.

"Tapi harus ada penyelesaian dan solusi terhadap permasalahan itu," ucapnya.

Siti mengimbau jangan sampai masalah sosial ekonomi bercampur dengan masalah politik maupun demokrasi. Menurutnya kejadian gerakan reformasi 1998 dapat terulang ketika rakyat sudah jengah dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

"Jangan sampai masalah sosial ekonomi kawin dengan masalah politik-demokrasi ini yang akan menguatkan nantinya seperti kejadian sebelumnya, contoh yang paling mutakhir itu adalah gerakan reformasi tahun 1998 yang sudah jengah dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) apalagi korupsi saat ini dianggap telah menjadi bencana, kolusi pasti ada, nepotisme apalagi," ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aksi Rakyat untuk Perubahan menggelar demonstrasi di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat siang.

Mereka menuntut kepada anggota DPR RI untuk menggunakan hak angket guna menelisik kejanggalan proses Pemilu 2024. Hal itu disuarakan sang orator, Lukman Nur Hakim.

Ia menegaskan, keberadaan massa di depan Gedung DPR RI untuk melangkah dan menegakan serta meminta keadilan dan kebenaran atas pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kita tidak terjebak dengan penegakan hukum yang formalitas. Kita menuntut kepala negara baik presiden untuk bersikap netral," ujar Lukman saat berorasi dari atas mobil komando.