PIKIRAN RAKYAT - Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Tol Road/BIUTR) bakal dilanjutkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

Rencananya, pembangunan Tol Dalam Kota Bandung ini akan berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol yang sudah mangkrak 17 tahun tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Jadi kita lelangkan segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tutur Basuki.

Pejabat (Pj) Sekda Jawa Barat, M Taufiq Budi Santoso mengatakan bahwa proyek ini sudah diluncurkan belasan tahun lalu, namun masih terkendala karena pembebasan tanah. Pembebasan lahan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang tidak sanggup dipenuhi Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

Namun skema tersebut nantinya akan diubah, pembebasan tanah dan pembangunan jalan tol ini akan dilakukan 100 persen oleh Kementerian PUPR.

"Maka ini akan diubah skemanya, bahwa nanti pembebasan tanahnya dan pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian PUPR 100 persen. Dulu kalau pembebasan lahan dari daerah, kalau kontruksinya dari pusat, nah sekarang nanti semuanya dari pemerintah pusat," tutur Taufiq di Bandung, Kamis, 29 Februari 2024.

Untuk eksekusinya, Taufiq mengatakan dia akan mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan dan dilakukan perbaikan nota kesepahaman.

Meski demikian, Taufiq tidak bisa memastikan apakah proyek tersebut akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluruhnya atau tidak.

"Nanti skemanya akan diatur oleh Kementerian PUPR, tapi yang jelas pembebasan tanahnya tidak lagi oleh daerah," tuturnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menggelar pertemuan dengan Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor PUPR Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan tentang proses membangun Tol Dalam Kota Bandung.

Proyek ini menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, sehingga salah satu penyebab terhambatnya pembangunan Tol Dalam Kota Bandung adalah masalah pembebasan tanah. Kementerian PUPR akan mengambil alih penyelesaian masalah ini, bukan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

Berdasarkan rencana awal, garis rencana jalur BIUTR akan menghubungkan antara gerbang pintu Tol Pasteur hingga Gedebage, melewati Surapati dan Cicaheum. Namun soal ini nantinya akan dilakukan pembahasan.

Rencananya, BIUTR ini berupa jalan layang seperti tol Tanjung Priok di wilayah DKI Jakarta. Untuk perkembangan selanjutnya, Pemprov Jawa Barat akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Kementerian PUPR guna mendetailkan rencana dan pendalaman dalam rancangan.***