JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah di titik nadir. Salah satunya, kecurigaan terhadap proses rekapitulasi suara lewat Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi menurut saya sih kepercayaan kita kepada KPU sudah di titik nadir,” tegas Yusuf kepada iNews Media Group, dikutip Kamis (29/2/2024).

Sebelumnya, Yusuf mencurigai ada desain besar untuk mencuri suara Partai Perindo di Pemilu 2024 kali ini. Kecurigaan publik bahwa suara Perindo dialihkan ke salah satu partai yang dekat dengan Istana, dimana anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umumnya.

Apalagi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan sanksi kepada Ketua KPU dan anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Ditambah, DKPP akan kembali memanggil Ketua KPU soal kebocoran data.

“Menurut saya kalau sekarang ini KPU udah banyak cacatnya, kan berkali-kali KPU ini di sidang oleh DKPP. Bahkan sekarang pun lagi di sidang lagi oleh DKPP setelah sebelumnya juga ada kasus yang apa Ketua KPU sudah menerima sanksi sebagai pelanggar etik dan ini soal kebocoran data lagi dipanggil lagi, di sidang lagi oleh DKPP,” ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf pun mengkritik bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk masalah SiRekap. “Nah, dalam situasi ini mestinya yang berfungsi itu adalah Bawaslu, karena Bawaslu ini kan super body pengawas Pemilu.”

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

“Termasuk soal SiRekap ini misalnya, mestinya langsung mengambil sikap tegas bahwa, oke langsung akan memerintahkan audit oleh auditor independen dan itu adalah auditor forensik ya, untuk mengetahui apakah betul bahwa ini hanya kesalahan teknis atau ada kekurangan pada mendevelop SiRekap ini, atau memang ada kesengajaan sehingga ini by desain sebagai alat kekurangan,” jelas Yusuf.

“Biar tidak ada sahwa, sangka, bahkan kalau tidak ada jawaban yang kita bisa dapatkan, maka kita saling menuduh dan ini akan melegitimasi hasil Pemilu,” pungkasnya.