Sentimen
Informasi Tambahan
BUMN: Perum BULOG
Event: Ramadhan
Grup Musik: Naif
Kab/Kota: Cipinang
Kasus: HAM
Tokoh Terkait
Bulog Respons Pernyataan Tom Lembong yang Sebut Kebijakan Bansos Jelang Pemilu Kuras Stok 1,3 Juta Ton
Pikiran-Rakyat.com Jenis Media: Nasional
PIKIRAN RAKYAT - Perum Bulog merespons pernyataan Tom Lembong terkait kebijakan bantuan sosial (bansos) pemerintah jelang pemilu mengakibatkan terkurasnya 1,3 juta ton beras di Bulog.
"Enggak, enggak ada kaitannya," kata Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.
Menurut Febby, pernyataan Tom berlebihan. Sebab, alokasi bansos sudah disesuaikan dengan jumlah penerima dan banyaknya beras yang digelontorkan tidak mencapai 1,3 juta ton. Di sisi lain, ia menyebut tidak ada hubungan antara pembagian bansos dengan kenaikan harga beras.
"Banyak banget (1,3 juta ton beras), orang satu bulan saja hanya 200 ribu buat bansos," ucapnya
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo, Ungkit Dugaan Pelanggaran HAM Berat
"Kan dibagikan kepada orang yang membutuhkan, berarti enggak masuk pasar sebanyak 22 juta orang," kata Febby.
Sebelumnya, Tom Lembong berpendapat kondisi pasar beras di Indonesia saat ini dalam kondisi sulit. Pria yang pernah menjabat Menteri Perdagangan RI itu berpandangan kebijakan pemerintah soal bansos saat Pemilu 2024 jadi penyebabnya.
"Kondisi pasar beras di Indonesia lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratik, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil saat bulan Pemilu. Terkait Bansos ada indikasi kebijakan bansos yang ditempuh menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton," kata pria yang juga Co-Captain Timnas AMIN di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Senin, 26 Februari 2024.
Baca Juga: Anda Ini Presiden Naif!, Dialog Utuh Prabowo pada Habibie yang Ramai Tahun 1998
Tom menilai naiknya harga beras memperlihatkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik.
Ia khawatir sibuknya pejabat dengan politik bisa mengakibatkan terhambatnya upaya preventif yang lazim diambil jelang ramadhan.
"Jadi sebetulnya paling ideal itu politik diserahkan ke politisi dan birokrasi diserahkan ke birokrasi, jangan dicampuradukkan," ucapnya.***
Sentimen: negatif (57.1%)