PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Upi Asmaradhana menegaskan bahwa saat ini kepercayaan publik pada media massa menurun drastis. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh disrupsi digital di sosial media, yang fenomenanya kian masif terjadi di Indonesia sepanjang Pemilu 2024.

Upi menjelaskan, disrupsi digital saat pemilu melahirkan banyak sampah informasi, di mana disinformasi alias hoaks menjadi makanan sehari-hari masyarakat luas.

Sementara, media arus utama tak bisa meredam itu semua sebab 'kurangnya' kepercayaan publik dewasa kini. Untuk itu, Upi menegaskan ada 11 indikator berita dalam mengupayakan naiknya rasa percaya tersebut, yang harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh awak media nusantara.

Hal itu disampaikan dalam Public Hearing On Trustworthy News Indicators dengan topik “MEDIA DI TENGAH DINAMIKA PEMILU 2024 oleh AMSI, Internews, dan USAID MEDIA.

Public hearing ini mengkhususkan pembahasan terkait berbagai dinamika yang dialami dan dirasakan oleh media sepanjang masa Pemilu 2024.

"Memang dalam satu dekade terakhir tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media mengalami penurunan sebanyak 22 persen menurut UNESCO. Data ini mengindikasikan turunnya iklan yang diserap media arus utama. ini yang jadi salah satu (persoalan dan) bagaimana kita mengatasi hal itu," ucapnya, dalam acara yang diselenggarakan di Semarang, 28 Februari 2024.

"Kedua, disrupsi digital melahirkan banyak sampah, disinformasi hoaks, sehingga itu menjadi tantangan. Publik cenderung mengonsumsi media bukan dari arus utama," kata dia lagi.

Baca Juga: AI bagi Media Massa, Ancaman atau Kesempatan Baru?

Selengkapnya isi Trustworthy News Indicators yang telah digagas AMSI sejak Oktober 2022:

1. Menjunjung tinggi dan patuh menjalankan kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber sebagai pedoman utama kerja keredaksian.

2. Mengutamakan kerja jurnalistik untuk kepentingan umum.

3. Melakukan kerja jurnalistik secara obyektif, jujur dan tidak mempraktikkan plagiarisme.

4. Memenuhi standar perusahaan pers serta memenuhi proses verifikasi perusahaan pers yang ditetapkan UU dan Peraturan Dewan Pers.

5. Mengumumkan secara terbuka kepada pembaca tentang penanggungjawab, alamat, susunan organisasi redaksi dan manajemen, serta mencantumkan kepemilikan (ownership) perusahaan.

6. Menghargai keberagaman, kelompok minoritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945.

7. Tidak mempromosikan dan atau mengiklankan produk terlarang seperti narkoba, obat-obatan terlarang, senjata ilegal, atau barang selundupan.

8. Tidak memberitakan secara demonstratif dan/atau mendukung aksi terorisme dan rasisme.

9. Membuat editorial yang melindungi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan, perundungan, pornoaksi, tindak pidana kekerasan seksual, serta tindakan diskriminasi gender.

10. Memberi label yang mudah diketahui pembaca yang membedakan secara jelas antara berita, opini, dan advertorial atau konten bersponsor/berbayar.

11. Menghargai dan melindungi data pribadi dan hak privacy pembaca atau pengunjung situs. ***