Seknas FITRA menilai pembahasan Program Makan Siang Gratis dalam Rancangan APBN 2025 merupakan bentuk kelancangan teknokratis

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti  polemik masuknya program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Seknas FITRA menilai pembahasan Program Makan Siang Gratis dalam Rancangan APBN 2025 merupakan bentuk kelancangan teknokratis.

"Berjalan  tanpa memperhatikan hasil akhir Pilpres yang resmi dikeluarkan oleh KPU. Bahwa benar, Rencana Kerja Pemerintah perlu berkesinambungan dalam masa transisi pergantian Presiden dan Wakil Presiden, namun pembahasan itu seharusnya dilakukan setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil dari Pilpres," ujar Peneliti Anggaran Publik Seknas FITRA, Bernard di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Program Makan Siang Gratis Dibahas di Kabinet, Timnas AMIN Singgung Polemik Beras

Seknas FITRA menilai otak-atik anggaran untuk makan siang gratis menunjukkan indikasi Presiden tidak pernah netral dalam kontestasi Pilpres.

"Otak-atik anggaran merupakan indikasi pemerintah tidak kreatif dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sumber-sumber potensial lainnya, untuk menambah anggaran program prioritas Presiden baru," kata dia.

"Pun menggali potensi pendapatan baru, upaya pemerintah biasanya tidak jauh dari membebani rakyat dengan berbagai kebijakan perpajakannya, dengan menaikan tarif pajak yang secara otomatis berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat. Solusi-solusi pemerintah seringkali tidak solutif bagi rakyat di akar rumput," imbuhnya.

Seknas FITRA juga menilai program makan siang gratis sejauh ini masih belum memiliki pondasi yang cukup kuat, masih banyak lemah dari mulai payung regulasi yang mengaturnya, kerangka teknis implementasi, sumber bahan baku, aktor yang terlibat, validitas data penerima manfaat, dan sumber anggaran untuk mendukung program tersebut.

Dalam hap ini, Seknas FITRA mendorong Pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo agar dapat fokus pada persoalan Republik yang ada di depan mata, seperti kenaikan harga pangan yang makin tidak terkendali, dampak perubahan iklim  yang tak kunjung diatasi secara serius, antisipasi perlambatan ekonomi global dan persoalan lainnya.