tirto.id - Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Hari Widodo menuturkan, pemerintah memiliki target 30 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bisa masuk ekosistem digital pada 2024. Pihaknya pun melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan kualitas perdagangan digital.

"Di antaranya pembinaan dan pendampingan UMKM, bantuan fasilitasi, sampai dengan fasilitator untuk meningkatkan edukasi terkait niaga-el bagi UMKM di seluruh Indonesia,” kata Hari dalam acara kegiatan Gambir Trade Talk (GTT) di Jakarta, Senin (20/3/2023).

"Selain itu, untuk memperkuat peningkatan daya saing UMKM, telah dilaksanakan juga beberapa program kemitraan melalui kerja sama dengan ritel modern dan akses pembiayaan,” tambahnya.

E-conomy SEA Report 2022 melaporkan, ekonomi digital Indonesia telah mencapai 77 miliar dolar AS atau setara Rp1.211 triliun atau tumbuh 22 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Angka ini diproyeksikan akan mencapai 130 miliar dolar AS atau Rp2.045 triliun pada 2025.

Hari menjelaskan pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berasal dari lokapasar yang mencapai 76 persen pada 2022. Diproyeksikan mampu menyumbang 95 miliar dolar AS pada 2025. Lebih lanjut, dia menjelaskan dengan jumlah tersebut UMKM perlu didukung agar mampu menguasai marketplace khususnya di dalam negeri secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Rifan Ardianto menyampaikan, kebijakan pengembangan ekosistem perdagangan digital bagi UMKM harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha. Sementara, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Chaikal Nuryakin mengungkapkan, upaya mendorong kontribusi produk lokal oleh UMKM di lokapasar juga perlu didukung para produsen dengan menghasilkan produk lokal yang berkualitas.

Dia menilai jargon "Cintailah Produk Indonesia" tidak hanya dibebankan kepada pembeli. Produsen juga harus mampu meningkatkan kualitas yang tidak kalah dengan merek-merek luar negeri.