Syafira | Rabu, 28/02/2024 01:01 WIB

Para pengunjuk rasa memegang plakat selama protes ujaran kebencian terhadap Muslim yang dilakukan oleh para pemimpin Hindu, di New Delhi, India, 27 Desember 2021. Foto: REUTERS

NEW DELHI - Ujaran kebencian anti-Muslim di India meningkat sebesar 62% pada paruh kedua tahun 2023 dibandingkan dengan enam bulan pertama tahun ini, sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Washington mengatakan pada hari Senin. Mereka menambahkan bahwa perang Israel-Gaza berperan penting dalam tiga bulan terakhir.

India Hate Lab mendokumentasikan 668 insiden ujaran kebencian yang menargetkan Muslim pada tahun 2023, 255 di antaranya terjadi pada paruh pertama tahun ini, sementara 413 terjadi dalam enam bulan terakhir tahun 2023, kata kelompok peneliti tersebut dalam sebuah laporan yang dirilis Senin.

Sekitar 75%, atau 498, dari insiden tersebut terjadi di negara bagian yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, menurut laporan tersebut.

Negara bagian Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh merupakan negara bagian yang paling banyak menyebarkan ujaran kebencian.

Antara tanggal 7 Oktober – ketika kelompok Islam Palestina Hamas menyerang Israel, memicu konflik di Jalur Gaza ketika Israel membalas – dan tanggal 31 Desember, terdapat 41 insiden ujaran kebencian terhadap Muslim India yang menyebutkan perang tersebut, laporan tersebut menambahkan. Ini menyumbang sekitar 20% ujaran kebencian dalam tiga bulan terakhir tahun 2023.

Kelompok peneliti tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan definisi ujaran kebencian yang ditetapkan PBB – bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut termasuk agama, etnis, kebangsaan, ras atau gender.

Kelompok hak asasi manusia menuduh adanya penganiayaan terhadap umat Islam di bawah pemerintahan Modi, yang menjadi perdana menteri pada tahun 2014 dan diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan setelah pemilu tahun 2024.

Mereka menunjuk pada undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang oleh kantor hak asasi manusia PBB disebut “diskriminatif secara fundamental, membuka tab baru;” undang-undang anti-konversi, yang menantang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi konstitusi; dan pencabutan pada tahun 2019, terhadap status khusus Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.

Ada juga pembongkaran properti Muslim, membuka tab baru atas nama penghapusan konstruksi ilegal dan larangan mengenakan jilbab, membuka tab baru di ruang kelas di Karnataka ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.

Pemerintahan Modi menyangkal kehadirannya, membuka tabir baru terhadap pelecehan terhadap kelompok minoritas dan mengatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk menguntungkan seluruh rakyat India. Kedutaan Besar India di Washington dan Kementerian Luar Negeri India tidak menanggapi permintaan komentar.

India Hate Lab mengatakan pihaknya melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu, memverifikasi video ujaran kebencian yang diposting di media sosial, dan mengumpulkan data insiden terisolasi yang dilaporkan oleh media India.