Bawaslu menangani 46 kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2024. Sebanyak 40 laporan di antaranya dinyatakan melanggar.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja merinci 46 laporan yang masuk, 27 dugaan berasal dari temuan pengawas pemilu. Kemudian ada 19 laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.

"Per 27 Februari 2024, Bawaslu melakukan kajian awal. Berdasarkan kajian atas laporan dan temuan itu, Bawaslu meregistrasi seluruh dugaan pelanggaran. Kemudian Bawaslu melakukan klarifikasi dan kajian akhir yang hasilnya 40 berkas dinyatakan pelanggaran," kata Bagja, dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagja menuturkan 4 laporan lainnya bukan pelanggaran pidana pemilu. Sedangkan 2 laporan atau temuan sisanya masih dalam tahap klarifikasi dan kajian akhir.

Adapun tren dugaan pelanggaran pidana pemilu antara lain:
- 8 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 520 Undang-Undang Pemilu
- 2 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 523 Undang-Undang Pemilu
- 3 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang

Pemilu

- 11 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 521 Undang-Undang Pemilu
- 4 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 493 Undang-Undang Pemilu
- 2 Pasal temuan/laporan diduga melanggar 491 Undang-Undang Pemilu
- 1 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 494 Undang-Undang Pemilu
- 7 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 490 Undang-Undang Pemilu

Adapun sebaran dugaan penanganan pelanggaran pidana pemilu antara lain:
6 Kasus di Sulawesi Selatan
4 kasus di Riau
4 kasus di Jawa Tengah
2 Kasus di NTB
2 kasus di Sulawesi Utara
2 kasus di Maluku Utara
1 kasus di Kepulauan Riau
1 kasus di DKI Jakarta
1 kasus di Kalimantan Selatan
1 kasus di Gorontalo.

Bawaslu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Termasuk mengajak untuk terus berpartisipasi mengawasi, menyampaikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada pengawas pemilu terdekat.

"Bawaslu akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku untuk menegakkan hukum dan keadilan Pemilu," kata Bagja.

Bentuk Pelanggaran Administrasi

Adapun Bagja membeberkan bentuk dugaan pelanggaran administrasi pada Pemilu 2024. Dia mengatakan ada 69 pelanggaran administrasi, 248 pelanggaran kode etik dan 125 pelanggaran hukum lainnya.

"Kemudian untuk pelanggaran kampanye ada 408 laporan, 249 temuan, registrasi 194 laporan, dan 224 temuan sedang diregistrasi ada 25 temuan yang belum registrasi. Hasilnya adalah 132 pelanggaran dan 127 bukan pelanggaran, 111 masih dalam proses penanganan pelanggaran," ucapnya.

Selain itu, Bagja juga menjabarkan jenis pelanggaran pada tahapan kampanye. Di mana 29 masuk dalam dugaan tindak pidana pemilu.

"Jenis pelanggaran tahapan kampanye terbagi atas 5 pelanggaran administrasi, 29 dugaan tindak pidana pemilu, 30 pelanggaran kode etik dan 66 pelanggaran hukum lainnya. Trennya apa? Misalnya ada ASN memberikan dukungan melalui media sosial kepada peserta pemilu, kepala desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah," katanya.

"Kemudian ASN ikut kegiatan kampanye, ASN memberikan dukungan melalui media sosial kepada peserta pemilu, ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung peserta pemilu, ASN pegawai tidak tetap, tenaga harian lepas, memberikan dukungan kepada peserta pemilu. Ada kepala daerah melakukan pelanggaran pasal 283 ayat 1 dan 2 uu 7 tahun 2017, ada staf desa mengampanyekan salah satu caleg, ada tenaga pendamping profesional pendamping pemberdayaan desa menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu," ucapnya.

Cek Real Count KPU Pilpres Pileg 2024

Lihat hasil hitung suara nasional dan persebaran per wilayah hanya di detikpemilu.com!