Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti rencana penonaktifan 94 ribu KTP warga yang meninggal dunia dan tak lagi tinggal di Jakarta setelah Pemilu 2024 beres. Trubus menilai kebijakan tersebut cenderung dipaksakan dan berpotensi memicu benturan di masyarakat.

"Walaupun tujuannya baik tentu, kan pemerintah selalu bilang tujuannya baik, tetapi saya anggap ini kebijakan yang dipaksakan, elitis sekali dan bahaya ini akan mengalami benturan di masyarakat," kata Trubus di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Trubus juga menyoroti kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI kepada masyarakat terkait pemblokiran NIK. Karena itu, Trubus meminta agar Pemprov DKI menggencarkan sosialisasi serta edukasi terlebih dahulu.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut saya ini kebijakan yang terlalu terburu-buru, untuk menonaktifkan NIK itu, karena apa? Saya memandang masyarakat kita ini minim literasi juga dan informasi dari pemerintah juga minim, tiba-tiba kan langsung. Seolah ada penindakan, harusnya ada tindakan preventif dulu. Jadi diedukasi dulu, kemudian di situ masyarakat memperoleh informasi secara utuh, jadi masyarakat tidak dizalimi dengan adanya kebijakan tersebut," tegasnya.

Trubus memandang penonaktifan KTP akan menyulitkan warga mengakses BPJS maupun layanan perbankan. Bahkan, kata dia, bisa memunculkan masalah baru jika tak disosialisasikan dengan baik.

"Yang paling bahaya layanan kesehatan, itu BPJS kan strategis, itu akan menimbulkan keterkejutan. Saya khawatir itu memunculkan perilaku perlawanan. Kalau urusan kesehatan kan tidak bisa ditunda," ucapnya.

"Saya khawatir ada potensi free rider, orang-orang yang memanfaatkan ini. 'Kalau mau layanan kesehatan cepat, NIK mati ya bayar aku', perilaku korupsi selalu muncul di situ," sambungnya.

Saat ditanya kapan waktu yang tepat menerapkan penonaktifan KTP, Trubus mengembalikan terhadap regulasi yang disepakati. Namun, ia menekankan setiap kebijakan yang ditetapkan semestinya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.

"Kalau saya kembali kepada regulasi, tapi jelas ada kebijakan yang menurut saya kondisi yang ada di masyarakat itu sendiri," ujarnya.

DKI Akan Nonaktifkan 94 Ribu KTP Warga

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin sebelumnya mengatakan sosialisasi telah digencarkan sejak September 2023 lalu. Ia menyatakan bahwa tertib administrasi kependudukan diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas, mengingat keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik guna menciptakan keberadaban kehidupan masyarakat yang madani dan sejahtera.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.