Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengaku sempat membahas soal hak angket saat bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Namun, Airlangga menegaskan bahwa partainya menolak wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

"Kalau Golkar kan tidak mendukung hak angket," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Dalam pertemuan itu, Jimly menyarankan pemerintah menerima hak angket. Airlangga menekankan bahwa hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah. "(Hak angket) Itu kan hak politik di DPR bukan pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menemui Menko Perekonomian yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

Dalam pertemuannya, Jimly mendiskusikan banyak hal dengan Airlangga mulai dari evaluasi sistem politik, amandemen ke-5 UUD 1945 hingga hak angket dalam Pemilu.

“Kita tadi diskusi soal berbagai soal, termasuk saya sih bilang momentum sekarang ini bisa nggak dipakai untuk supaya orang move on. Kita ajak publik ini berpikir tentang masa depan, perbaikan sistem termasuk bila disepakati itu jadi ide soal perubahan ke-5 UUD,” kata Jimly di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

Jimly menyampaikan keresahannya akan kondisi politik saat ini. Menurutnya, perlu adanya evaluasi terhadap reformasi yang sudah berumur 25 tahun ini. Ia menyoroti sistem threshold 20 persen yang perlu dikaji ulang. Hal itu demi menciptakan iklim politik yang lebih adil.

“Partai yang punya status sebagai peserta Pemilu berhak mengajukan calon, nggak usah pakai threshold-threshold-an. Jadi yang capresnya jangan hanya orang Jateng, Jatim, Jabar, orang Palembang seperti saya juga bisa. Soal nggak menang ya tidak apa-apa. Jadi biar banyak, dari Papua, dari Bugis, itu antara lain yang saya bahas,” ujarnya.