26 Februari 2024 07:43 WIB

Tak ada salahnya Koalisi Perubahan yang menggulirkan hak angket.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (X/@cakimiNOW)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Partai politik yang menjadi pilar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) disarankan lekas menginisiasi hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hal ini disampaikan oleh Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Hendri Satrio menilai upaya NasDem, PKS, dan PKB itu harus dibarengi komunikasi yang intens dengan PDIP.

“Dengan adanya gonjang-ganjing ini, menurut saya dimulai saja (hak angket). Begitu proses hak angket ini dari Koalisi Perubahan sambil kemudian membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan," kata Hendri Satrio atau Hensat kepada wartawan, Minggu (25/2).

Komentari Wacana Hak Angket Pilpres, Jubir Partai Garuda: Penyalahgunaan Kekuasaan

Menurut Hensat, tak ada kelirunya bagi koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk memotori pengguliran hak angket sekalipun PDIP yang terbesar di parlemen saat ini. “Jadi jangan membebankan PDI Perjuangan," lanjutnya.

Hensat menilai Koalisi Perubahan akan meraih pandangan positif dari publik jika lebih dulu mengadakan hak angket.

“Kalau menurut saya hak angket ini harus segera digulirkan sebelum 20 Maret (pengumuman resmi hasil Pemilu 2024 dari KPU). Jadi sudah ada langkah baru dalam menyikapi dugaan kecurangan di Pemilu 2024," pungkas founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu.

Adapun wacana hak angket DPR ini bermula dari usulan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengaku sudah menyarankan partai pengusungnya, PDIP dan PPP untuk menempuh langkah tersebut demi menguak dugaan kecurangan Pilpres 2024.