Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp8.300 triliun pada Februari 2022. Uang tersebut tumbuh 7,9 persen secara tahunan (yoy) yang juga didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit.

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit

(M1) sebesar 6,6 persen (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam pernyataannya Jumat (24/3/2023).

Erwin mengatakan perkembangan M2 pada Februari 2023 terutama didorong oleh perkembangan aktiva dalam negeri bersih. Perkembangan aktiva dalam negeri bersih tumbuh sebesar 8,2 persen (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 8,7 persen (yoy), sejalan dengan perkembangan modal dan tagihan lainnya kepada sektor swasta.

Di sisi lain, penyaluran kredit pada Februari 2023 tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy), setelah tumbuh 10,2 persen pada bulan sebelumnya sejalan dengan perkembangan kredit produktif maupun konsumtif.

Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) terkontraksi sebesar 19,6 persen (yoy), setelah terkontraksi sebesar 20,5 persen (yoy) pada Januari 2023.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Februari 2023 tumbuh tinggi 31,14 persen (yoy) atau mencapai Rp35,7 triliun. Pertumbuhan ini ditopang kegiatan ekonomi digital yang makin luas dan sistem pembayaran digital yang makin mudah.

"Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat dalam mendorong kegiatan ekonomi," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers Pengumuman Hasil RDG Maret 2023 di Jakarta, Kamis (16/3/2023). Sejalan dukungan sistem pembayaran BI yang lancar dan andal, nilai transaksi digital banking ikut meningkat 28,35 persen (yoy) menjadi Rp4.332,1 triliun. Sedangkan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga naik 9,61 persen (yoy) menjadi Rp654,9 triliun. Sementara itu, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Februari 2023 meningkat 2,71 persen (yoy) mencapai Rp905,4 triliun. Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).