JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024.

Ia mengatakan, langkah itu tidak akan berjalan baik karena selisih suara calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan pasangan calon (paslon) lain terpaut cukup jauh.

“Bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait pilpres ini sudah menempatkan pasangan 2 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan marginnya besar,” ujar AHY di rumah dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Baca juga: Drone Emprit Sebut Isu Kecurangan Masih Ramai Diperbincangkan Usai Pemilu

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tak melihat ada kecurangan dalam proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Ini tidak bisa, saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ. Karena, memang jarak (perolehan suara) jauh,” kata dia.

Meski begitu, ia menghormati wacana penggunaan hak angket DPR RI yang diusulkan sejumlah pihak.

Saat ini, dorongan itu dilakukan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan disambut positif oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan beserta partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan.

“Saya juga sebagai Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, parpol mana pun, tokoh man apun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya, silakan,” tutur AHY.

Baca juga: Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

“Tetapi, kami dari Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu,” imbuh dia.