FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dikritisi sejumlah pihak. Salah satunya dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Organisasi yang berfokus pada agraria itu menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk AHY jadi menteri tidak tepat. Itu diungkapkan Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika.

“Mengingat urgensi penyelesaian konflik agraria dan sisa waktu yang semakin menipis, kami menilai penunjukan AHY bukan pilihan yang tepat, sebab latar belakang dia yang tidak banyak bersentuhan dengan sektor agraria,” kata Dewi, dikutip dari Sawitku.id, Sabtu (24/2/2024).

Menurut Dewi, Ketua Umum Partai Demokrat itu mesti beradaptasi dengan persoalan agraria di Indonesia. Padahal, sisa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju sudah hampir selesai.

“Seharusnya, di sisa akhir masa pemerintahannya, Jokowi menunjuk sosok menteri yang sudah berpengalaman dan memahami seluk-beluk persoalan agraria. Bukan sosok yang perlu beradaptasi dan perlu waktu belajar memahami lagi masalah-masalah agraria,” ujarnya.

“Hal ini mengakibatkan persoalan agraria semakin menumpuk selama rezim pemerintahan Jokowi,” kata Dewi.

Dewi bilang, Jokowi masih punya janji politik, untuk merealisasikan reformasi agraria di Indonesia. Sementara AHY, disebutnya tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan agraria.

“Seharusnya, di sisa akhir masa pemerintahannya, Jokowi menunjuk sosok menteri yang sudah berpengalaman dan memahami seluk-beluk persoalan agraria. Bukan sosok yang perlu beradaptasi dan perlu waktu belajar memahami lagi masalah-masalah agraria,” ujarnya

KPA mencatat, terjadi 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas 6,3 juta hektare selama sembilan tahun terakhir. Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, terdapat 2.442 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak, dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.

Dewi mengatakan, di sisa waktu pemerintahannya, Jokowi memerlukan terobosan politik untuk memastikan penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani.

Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN tidak menjadi solusi bagi pekerjaan rumah tersebut.

“Kami sangat menyayangkan sikap Jokowi yang lebih memilih bagi-bagi jabatan daripada fokus pada percepatan 9 juta hektare reforma agraria sesuai janji politiknya dalam Nawacita,” terang Dewi. (Arya/Fajar)