JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo saat ada persoalan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Andi, saat itu Presiden menjelaskan bahwa Istana tak ada kaitan dengan tindakan Moeldoko yang membuat kepengurusan tandingan Partai Demokrat.

"Kami kan minta langsung, minta penjelasan kepada Pak Presiden Jokowi. Dan kemudian Presiden Jokowi langsung juga menerima, memberi waktu untuk bertemu dengan Mas AHY, memanggil Mas AHY ke Istana dan memberi penjelasan ke Mas AHY," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas.com pada Sabtu (24/2/2024).

Baca juga: Demokrat: Kami Menunggu Sidang Kabinet Pertama AHY dengan Moeldoko

"Bahwa dia (Presiden) tidak tahu menahu, Presiden Jokowi tidak tahu-menahu. Murni inisiatif dari Pak Moel sendiri. Dan ya itu kita terima. Karena itu kata Presiden begitu ya sudah kita percaya apa yang dikatakan Presiden. Jadi memang kelakuan Pak Moeldoko itu sendiri," ungkapnya.

Menurutnya, kader Partai Demokrat hingga saat ini menilai apa yang dilakukan Moeldoko saat itu tidak pantas.

Terlebih Moeldoko merupakan pemimpin dari instansi KSP.

Namun, Andi sekarang merasa lega karena AHY sudah masuk di kabinet Presiden Jokowi, sementara Moeldoko gagal mengambil partainya.

"Sekarang kerja sama dalam kabinet yang sama. Dia (Moeldoko) gagal melakukan pembegalan ke Partai Demokrat dan sekarang Ketua Umum Partai Demokrat yang sah ada di sidang kabinet yang sama. Lihat saja nanti, mana senyumnya yang tulus?" tegas Andi.

Baca juga: Ingin Lihat Wajah Moeldoko Saat Rapat Kabinet Bareng AHY, Andi Mallarangeng: Sweet Revenge!

Adapun gerakan untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan AHY terjadi sejak awal 2021.

Saat itu, sejumlah kader senior Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun dan Marzuki Alie menginisiasi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum tandingan.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan kepengurusan Demokrat yang sah adalah yang berada di bawah kepemimpinan AHY.

Pada pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) di Istana Negara pada 21 Februari 2024, Moeldoko tidak tampak hadir.

Setelahnya, Moeldoko menyampaikan alasan ketidakhadirannya di acara itu lewat unggahan di media sosial.

Menurut Moeldoko, saat pelantikan AHY, dirinya sedang menjadi pembicara pada acara forum badan pangan dunia (FAO) yang digelar di Colombo, Sri Lanka.

Meski tidak hadir, mantan Panglima TNI itu memberikan ucapan selamat kepada AHY lewat media sosial.