Sentimen
Negatif (98%)
24 Feb 2024 : 21.32
Informasi Tambahan

Kasus: mafia tanah

Partai Terkait

AHY Ungkap Tantangan Terbesar Usai Jadi Menteri ATR: Kasus yang Merugikan Rakyat

24 Feb 2024 : 21.32 Views 1

Pikiran-Rakyat.com Pikiran-Rakyat.com Jenis Media: Nasional

AHY Ungkap Tantangan Terbesar Usai Jadi Menteri ATR: Kasus yang Merugikan Rakyat

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada Rabu, 21 Februari 2024. Sejak dilantik, AHY langsung melakukan tugasnya sebagai Menteri, mulai dari datang ke pelosok hingga memetakan persoalan di bawah kementeriannya.

AHY blak-blakan soal permasalahan yang menjadi tantangan besar bagi instansi yang dia pimpin. Dia menyebut penyerobotan lahan oleh mafia tanah menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh instansinya.

AHY mengatakan hal ini setelah mengunjungi kediaman Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin di Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2024 petang.

"Jadi di sinilah yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian ATR bagaimana kami bisa secara utuh, tentu bukan juga terburu-buru, tetapi secara utuh melihat permasalahan sengketa, termasuk juga kasus yang disebabkan oleh mafia tanah yang merugikan rakyat," katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden.

Baca Juga: Lucas Eks NCT Bawa Kabar Teranyar Usai Hiatus: Tak Ada Lagi yang Ku Inginkan, Hanya Ingin Memberi Tahu

Menghadapi persoalan mafia tanah, AHY turut membicarakannya kepada Ma’ruf Amin dalam pertemuan tersebut. Selain isu mafia tanah, AHY juga turut membahas isu-isu lain terkait urusan pertanahan agraria dan tata ruang.

"Bahkan tadi saya catat secara langsung beberapa saat yang lalu ada warga yang melaporkan mengadu kepada bapak Wapres tentang tanah diserobot oleh orang lain, disebut oleh pengembang dan akhirnya nasibnya tidak menentu, kasihan  padahal ini rakyat kecil," katanya.

AHY menegaskan pemerintah selalu berupaya untuk membantu masyarakat yang menjadi korban penyerobotan tanah. Dia menegaskan tindakan tegas perlu dilakukan untuk melawan masalah tersebut.

"Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil," katanya.

Baca Juga: Kenapa Asap Rokok Lebih Bahaya daripada Rokok?

"Jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan banyak juga, misalnya yang sudah pensiun itu yang rakyat kecil dipermainkan dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi," kata AHY dilaporkan Antara.

Dalam kesempatan itu, AHY juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keempat menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik, AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

"Jadi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan sekaligus juga kaitannya dengan pembangunan kementerian lainnya," katanya.

Baca Juga: Kucing Jadi Saksi Bisu Pertemuan Prabowo-Gibran: Hanya Laila dan Pasha yang Tahu Obrolan Kami

Kunjungan pertama

Kunjungan AHY ke kediaman Wapres ini pertama kali sejak Ketua Umum Demokrat itu dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Presiden RI Joko Widodo.

Kunjungan AHY ditengarai murni untuk bersilaturahmi kepada Wapres untuk bertukar pikiran atas tugas di pemerintahan yang diberikan Presiden kepadanya.

Sebelumnya, Presiden melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pelantikan AHY itu secara bersamaan dengan pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019—2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024.***

Sentimen: negatif (98.4%)