tirto.id - Peneliti kebijakan publik IDP-LP Riko Noviantoro menilai pemerintahan Jokowi berpotensi dicap sebagai pemerintahan dengan diplomasi lemah jika FIFA batal menggelar drawing Piala Dunia U-20.

"Jika sampai FIFA batalkan itu bukti diplomasi luar negeri kita lemah," kata Riko saat dihubungi Tirto, Senin (27/3/2023).

Riko khawatir, pembatalan drawing di Bali akibat sikap Gubernur Bali I Wayan Koster yang menolak timnas Israel. Ia menilai, aksi Koster berlebihan karena kepala daerah tidak punya wewenang diplomasi luar negeri.

Di saat yang sama, Riko juga menyampaikan kritik sikap kepala daerah lain yang ikut menolak kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U-20. Ia mengingatkan kepala daerah tidak punya kewenangan mengurusi hubungan internasional.

“Kepala daerah sekarang itu ngawur. Yang punya kewenangan hubungan internasional itu pemerintah pusat. Ngapain kepala daerah ikut-ikut teriak menolak. Kebablasan,” ujar Riko.

Riko mengingatkan kewenangan kepala daerah jelas diatur dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia mengacu pada Pasal 9 Ayat 2 yang menyebutkan urusan absolut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan absolut, lanjut Riko sudah terdefinisi secara jelas pada Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan agama.

“Boleh atau tidak bertanding di Indonesia itu kewenangan Pemerintah Pusat. Terus apa urusan pemeirntah daerah teriak-teriak,” ujar Riko.

Dia berharap kepala daerah tidak menjadi pemicu kegaduhan pemerintahan. Hanya karena ketidaktahuan kepala daerah dalam ruang lingkup kewenangannya. Akibatnya, citra pemerintah secara umum menjadi buruk di luar negeri.

Riko meminta kepala daerah lebih fokus pada kerja pembangunan yang menjadi kewenangan. Jika memang tidak memahami bisa berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan demikian pekerjaan yang lebih penting tidak terganggu dengan isu-isu yang bukan kewenangannya.

“Saya kecewa kalau kepala daerah iktu komentar yang bukan kewenangan. Cukup lah kerja di ruang kewenangan. Jangan cawe-cawe kerjaan lain,” tutur Riko.

Oleh karena itu, Riko menegaskan bahwa Israel seharusnya bisa bermain karena hadir dalam posisi pemain olahraga. Ia juga mengingatkan bahwa agenda FIFA U-20 bukan lah agenda politik pemerintahan sehingga kegiatan drawing maupun piala dunia harus tetap berjalan dengan fokus melihat pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

"Abaikan (tanggapan) pemda," kata Riko.