JAKARTA - Polemik Pemilu 2024 terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU dan indikasi kecurangan menjadi sorotan banyak pihak. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun ikut bereaksi.

Terkait banyaknya kontroversi dan kecurigaan kecurangan dalam proses penghitungan dan pemungutan suara oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu, ICW dan KontraS mendesak tiga hal penting ini untuk segera dilakukan.

 BACA JUGA:

Pertama, KPU harus melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh platform keterbukaan informasi. Audit mencakup proses perencanaan hingga tahap implementasinya dalam gelaran pemilu hari ini. Proses perencanaan yang buruk dapat membawa pada permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.

“Dalam hal ini BPK sebenarnya bisa berperan melakukan audit investigatif atau pihak-pihak lain yang punya kewenangan. Apabila misalnya dalam prosesnya ditemukan dugaan tindakan pidana misalnya, dugaan tindakan pidana korupsi dan sebagainya itu perlu diperiksa lebih lanjut lagi,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha dalam konferensi pers, di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

BACA JUGA:

Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, Penggagas Warga Jaga Suara Usulkan Hak Angket dan Pansus 

Selain itu, KPU harus melakukan langkah tanggap dan segera dalam penanganan petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia. KPU harus segera memberikan kompensasi kepada keluarga KPPS atau ahli waris. Tak kalah penting, KPU harus hadir memberikan perlindungan fisik dan hokum apabila terdapat ancaman kepada petugas KPPS. Adapun KPU harus melakukan evaluasi total atas penyelenggaraan Pemilu serentak yang memberikan beban yang sangat berat bagi petugas KPPS.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

(qlh)