Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi adanya wacana bersatunya kubu capres-cawapres nomor urut 01 dan 03 untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurutnya, upaya tersebut hanya akan membuat Indonesia menjadi hancur.

"Kalau niatnya mau memakzulkan Jokowi, hal itu akan membawa negara ini ke dalam jurang kehancuran," kata Yusril saat dihubungi Suara.com, Kamis (22/2/2024).

Yusril menerangkan, upaya pemakzulan presiden itu membutuhkan waktu yang relatif panjang. Upaya tersebut memang diawali dengan pengajuan hak angket DPR RI.

Akan tetapi, bukan berarti DPR RI lah yang memutuskan. DPR hanya sekedar membuat rekomendasi untuk kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Apabila MK memberikan persetujuan, maka proses selanjutnya berada di tangan MPR.

Semisal MPR RI menolak, maka upaya pemakzulan tidak bisa dilanjutkan.

Proses itu lah yang dianggap Yusril lumayan memakan waktu.

"Proses ini akan berlangsung berbulan-bulan lamanya, dan saya yakin akan melampaui tanggal 20 Oktober saat jabatan Jokowi berakhir," terangnya.

Yusril malah khawatir semisal proses pemakzulan malah mengganggu agenda pelantikan presiden baru pada Oktober 2024 nanti.

"Kalau 20 Oktober itu Presiden baru belum dilantik, maka negara ini berada dalam vakum kekuasaan yang membahayakan. Apakah mereka mau melakukan hal seperti itu? Saya kira negara harus diselamatkan," jelasnya.

Dari informasi yang dihimpun Suara.com, kubu 01 dan 03 akan bersatu untuk memperjuangkan hak angket yang dimiliki oleh DPR RI untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Pemilu 2024 bisa diulang.

Informasi tersebut semakin kuat setelah adanya kabar adanya rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sumber Suara.com di internal Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) membenarkan tentang adanya rencana pertemuan itu.

Pertemuan JK dan Mega rencananya membahas tentang peluang kerja sama antara kubu 01 AMIN dengan kubu 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya dapat kabarnya (JK bertemu Mega) hanya Anies Baswedan berpesan langsung ke saya, jangan bilang ke orang lain," ujar sumber Suara.com lewat pesan singkat, Kamis (22/2/2024).

Pertemuan tersebut awalnya dihelat pada Senin (19/2/2024). Namun belakangan pertemuan JK dan Mega batal dilakukan.

"Pertemuannya harusnya Senin sore yang lalu, tapi memang sangat tertutup," kata sumber tersebut.

Oleh sebab itu, pertemuan antara JK dan Mega akan segera dilaksanakan dekat-dekat ini.

"Kelihatannya mencari waktu yang tepat," ucap sumber Suara.com.

isu hak angket yang kini tengah berusaha terus digulirkan dan akan ditindaklanjuti di parlemen.

Arahnya adalah pemakzulan Presiden Jokowi melalui sidang istimewa di MPR RI.

Foto: Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra/Net