FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah dilantik, menekankan komitmennya untuk membawa kepastian hukum terkait isu tanah di Indonesia.

“Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY, dikutip dari ANTARA.

AHY ingin memastikan bahwa semua warga taat hukum dan tidak ada yang melanggar aturan. Ia menyatakan dukungannya kepada rakyat kecil dan menentang praktik mafia tanah yang dapat menghambat pembangunan.

AHY berjanji untuk meneruskan kinerja menteri sebelumnya dan berusaha membantu rakyat yang ingin membangun di tanah mereka sendiri.

Dalam delapan bulan ke depan, ia optimistis dapat mencapai target-target kementerian, meskipun menyadari bahwa tugas tersebut ambisius.

Presiden Joko Widodo menetapkan tiga prioritas untuk AHY setelah pelantikan. Pertama, meningkatkan penggunaan sertifikat elektronik secara massif.

Kedua, menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon. Dan ketiga, menargetkan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).