Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik berdarah antara kelompok pejuang Palestina, Hamas, dengan Israel masih terus terjadi. Eskalasi makin tajam setelah Israel melontarkan serangan balasan yang bertubi-tubi ke wilayah Gaza.

Jumlah korban pun terus bertambah, terutama di pihak Palestina.

Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dikutip dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Rabu (21/2/2024):

-

-

1. Gaza Terancam Kelaparan

Badan pangan PBB, WPF, pada Selasa (21/2/2024) telah menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza Utara. Hal ini disebabkan serangan Israel yang telah meruntuhkan ketertiban sipil di wilayah tersebut.

Penangguhan terbaru ini meningkatkan kekhawatiran akan kelaparan di Gaza Utara, yang hampir sepenuhnya terputus dari bantuan sejak akhir Oktober di tengah perang Israel yang menghancurkan wilayah tersebut.

"Keputusan ini tidak bisa dianggap enteng karena hal ini berisiko menyebabkan banyak orang meninggal karena kelaparan. Keselamatan dan keamanan dalam penyaluran bantuan pangan penting, dan bagi mereka yang menerimanya, harus terjamin," paparnya dikutip Al Jazeera.

Badan tersebut mengatakan pihaknya pertama kali menghentikan pengiriman ke wilayah Utara tiga minggu lalu setelah serangan menghantam truk bantuan. . Mereka mencoba melanjutkan pengiriman pada minggu ini namun konvoi menghadapi tembakan dan kerumunan orang yang kelaparan melucuti barang-barang dan memukuli sopir.

Rekaman dari lokasi operasi, yang diverifikasi oleh Al Jazeera, menunjukkan warga Palestina melarikan diri untuk berlindung di tengah suara tembakan dan kepulan asap bom asap setelah kepulan bom datang. Saksi mata mengatakan satu orang tewas dan banyak lainnya terluka dalam serangan tersebut.

Video tersebut juga menunjukkan anak-anak Palestina menyendok tepung yang tumpah dari tanah setelah salah satu karung dibuka.

Penangguhan bantuan ke wilayah Utara terjadi di tengah penurunan tajam masuknya truk bantuan ke seluruh Gaza. Kantor Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan jumlah rata-rata truk bantuan yang memasuki Gaza telah menurun dari 140 truk per hari di Januari menjadi 60 truk per hari di Februari.

"Ketika pasokan sampai ke Gaza, staf PBB dan kelompok bantuan tidak dapat mengambilnya di titik persimpangan karena kurangnya keamanan dan pelanggaran hukum dan ketertiban", menurut Eri Kaneko, juru bicara OCHA.

2. Ekonomi Israel Ambruk

Produk domestik bruto (PDB) Israel menyusut hampir 20% pada kuartal keempat tahun 2023. Penurunan ini terjadi di tengah serangannya ke Gaza yang masih berlangsung hingga kini.

Kontraksi tersebut bahkan jauh lebih besar dari perkiraan, di mana para analis memperkirakan kontraksi sekitar 10%. Hal ini mencerminkan jumlah korban dalam perang melawan Hamas di Gaza, yang kini memasuki bulan kelima.

"(Penurunan PDB) terutama menunjukkan kontraksi konsumsi sektor swasta dan kontraksi mendalam dalam investasi, terutama di bidang real estat," tulis analis di Goldman Sachs dalam sebuah catatan penelitian berdasarkan data ekonomi Israel yang dikutip Rabu(21/2/2024).

"Kontraksi PDB yang dalam terjadi meskipun ada lonjakan kuat dalam konsumsi sektor publik serta kontribusi perdagangan bersih yang positif, dengan penurunan impor yang melebihi penurunan ekspor," tambahnya, seperti dikutip CNBC International.

Angka resmi menunjukkan penurunan konsumsi swasta sebesar 26,9% quarter-on-quarter. Investasi pun tetap anjlok hampir 68% akibat terhentinya pembangunan perumahan di tengah kekurangan pekerja di Israel akibat mobilisasi militer dan pekerja Palestina yang sebagian besar dilarang memasuki Israel sejak 7 Oktober.

Sebelumnya, lebih dari 150.000 pekerja Palestina dari Tepi Barat yang diduduki memasuki Israel setiap hari untuk bekerja di berbagai sektor,. Mereka menyebar terutama di bidang konstruksi dan pertanian.

"Kontraksi PDB Israel jauh lebih buruk dari yang diperkirakan dan menyoroti besarnya dampak serangan Hamas dan perang di Gaza," kata Liam Peach, ekonom senior pasar negara berkembang di Capital Economics yang berbasis di London, dalam sebuah catatan analisis.

Perekonomian Israel yang berteknologi tinggi sangat terpengaruh oleh fakta bahwa mereka telah memobilisasi 300.000 pria dan wanita sebagai cadangan militer untuk ditempatkan di Gaza dan di perbatasan utara dengan Hizbullah di Lebanon.

Mobilisasi tersebut dipicu oleh serangan awal pada 7 Oktober oleh kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel. Serangan Israel selanjutnya terhadap Jalur Gaza dan kampanye pemboman tanpa henti telah menewaskan lebih dari 29.000 orang di wilayah yang diblokade tersebut.

3. Eropa Kirim Kapal Perang ke Laut Merah

Situasi Laut Merah, wilayah pelayaran dunia yang mengangkut 12% logistik global, makin panas. Uni Eropa (UE) dilaporkan akan mengirimkan kapal perangnya ke wilayah itu, untuk mengamankan kapal-kapal yang melintas.

Hal ini ditegaskan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Bukan hanya Laut Merah, militer juga akan beroperasi di Teluk Aden dan perairan sekitarnya.

"Eropa akan menjamin kebebasan navigasi di Laut Merah, bekerja sama dengan mitra internasional kami," tegasnya dikutip Rabu (21/2/2024).

"Di luar respons krisis, ini merupakan langkah menuju kehadiran Eropa yang lebih kuat di laut untuk melindungi kepentingan Eropa," tambahnya.

Hal ini juga dibenarkan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani. Ia mengkonfirmasi peluncuran tersebut dalam pertemuan para menteri luar negeri di Brussels, Belgia.

"Langkah penting menuju pertahanan bersama Eropa," katanya.

Sejak November, Houthi telah menyerang kapal-kapal komersial dan militer di Laut Merah. Penguasa Yaman itu menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang telah diserang Israel sejak Oktober.

Kelompok tersebut kemudian mengatakan bahwa mereka memperluas targetnya dengan memasukkan kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Ini setelah Washington dan London melakukan serangan udara terhadap situs-situs Houthi di Yaman sebagai tanggapan atas serangan terhadap kapal-kapal tersebut.

4. Sidang Israel di ICJ

Mahkamah Internasional (ICJ) mendengarkan argumen dari 52 negara dan tiga organisasi internasional minggu ini. Ini adalah jumlah partai terbesar yang berpartisipasi dalam satu kasus Pengadilan Dunia.

Panel beranggotakan 15 hakim tersebut diminta untuk meninjau "pendudukan, pemukiman dan aneksasi" Israel serta kebijakan "yang bertujuan mengubah komposisi demografi, karakter dan status Kota Suci Yerusalem".

Dalam agenda, ada 10 negara yang akan menyampaikan pandangan yakni Amerika Serikat (AS), Uni Emirat Arab (UEA), Kolombia, Kuba, Mesir, Rusia, Prancis, Gambia, Hongaria, dan Guyana

Amerika Serikat (AS) mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait aneksasi Israel hari ini. Washington menganggap pihaknya telah terlibat secara intensif dengan Palestina, dengan Israel, dan dengan negara-negara lain di kawasan untuk mewujudkan perdamaian di wilayah itu.

"Ada dukungan internasional yang luas untuk mencapai solusi negosiasi terhadap konflik yang akan melahirkan negara Palestina," kata perwakilan AS, Richard Visek.

Selain AS, Uni Emirat Arab (UEA) juga memiliki panggung untuk berpendapat. Perwakilan Abu Dhabi di PBB, Lana Nusseibeh, menguraikan bagaimana situasi di wilayah pendudukan Palestina memburuk dengan cepat selama setahun terakhir.

"Tingkat penderitaan manusia di Gaza berada pada tingkat yang jarang terlihat dalam sejarah manusia. Israel telah menerapkan kebijakan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina," ujarnya.

Tahun lalu sejauh ini merupakan tahun paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Ini dilihat dari tingkat kekerasan pemukim Yahudi tertinggi yang dicatat oleh PBB.

"Saya mengangkat perkembangan terakhir ini untuk menggarisbawahi bahwa pelanggaran-pelanggaran yang menjadi inti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum tidak bersifat statis. Setelah puluhan tahun mengalami dehumanisasi, perampasan dan keputusasaan yang disertai kekerasan, pelanggaran yang diakibatkan oleh pendudukan Israel semakin memburuk dengan kecepatan yang mengkhawatirkan," katanya.

Tak hanya AS dan UEA, Mesir juga mendapatkan panggung untuk menyampaikan pandangan. Perwakilan hukum Mesir, Jasmine Moussa, meminta pengadilan untuk mengakui bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban untuk melakukan perbaikan dan segera mengakhiri pendudukan dan praktik-praktik melanggar hukum termasuk permukiman.

"Tidak akan ada kemakmuran, tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas, tidak ada perdamaian di Timur Tengah tanpa penegakan keadilan dan supremasi hukum."

Sementara itu, dari Amerika Latin, Kolombia dan Kuba juga terlibat untuk menyampaikan opininya. Bogota menganggap pendudukan wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB.

"Kolombia menyoroti perlunya melipatgandakan upaya untuk mendorong solusi yang dinegosiasikan berdasarkan hukum internasional, dan dengan tujuan pembentukan negara Palestina yang sepenuhnya layak, berdampingan dengan Israel dan negara-negara tetangganya, mendorong perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. wilayah," kata perwakilan Kolombia, Andrea Jiménez Herrera.

Kuba juga menyampaikan pandangan terkait pelanggaran Israel di tanah Palestina. Diplomat Kuba Anayansi Rodriguez Camejo mengatakan kepada pengadilan bahwa seluruh dunia memikul tanggung jawab moral untuk menyatakan diri mengenai "situasi tercela yang dialami rakyat Palestina".

"Pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah tindakan internasional yang salah dan semakin parah. Kami menegaskan kembali tanggung jawab kekuatan pendudukan dan komunitas internasional," tegasnya.

5. Israel Respons Sidang ICJ

Israel menolak tuduhan melakukan apartheid terhadap Palestina dan menganggap badan-badan PBB dan pengadilan internasional tidak adil dan bias terhadap persidangan yang berlangsung saat ini.

Israel mengirimkan pernyataan tertulis sepanjang lima halaman yang menyatakan pendapat penasehat beberapa negara di ICJ akan "berbahaya" bagi upaya menyelesaikan konflik dengan Palestina.

"Dengar pendapat tersebut dirancang untuk merugikan hak Israel dalam mempertahankan diri dari ancaman nyata dan mendikte hasil penyelesaian diplomatik tanpa negosiasi apapun," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

[-]

-

Perang Hamas vs Israel Makin Gila, Korban Tewas Tembus 3.565
(luc/luc)