SUMUTPOS.CO – Hari ini, Presiden Joko Widodo diagendakan melantik Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Hadi Tjahjanto yang semula adalah Menteri ATR/BPN, kabarnya akan dilantik menjadi Menko Polhukam yang sebelumnya diduduki Mahfud MD. Lalu Menteri ATR/BPN diisukan akan dijabat Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hari ini merupakan Rabu Pon. Rabu Pon kerap dihubungkan sebagai hari di mana Jokowi akan mengambil keputusan besar. Salah satunya adanya reshuffle kabinet. Kemarin (20/2), isu perombakan kabinet sudah santer sejak siang. Posisi Menko Polhukam memang kosong sejak ditinggal Mahfud MD yang mundur karena ikut kontestasi pemilihan presiden. Posisi inilah yang akan diisi. Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang disebut. Namun, Hadi masih menjadi Menteri ATR/BPN. Sehingga jika Hadi jadi dilantik, posisi menteri ATR/BPN kosong. Muncul dua nama untuk mengisinya, yakni AHY.

Istana pun membenaran kabar adanya reshuffle itu. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada Jawa Pos membenarkan adanya pelantikan Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN. Pelantikan ini diagendakan dilakukan pukul 11.00. “Pelantikan oleh Presiden di Istana Negara,” ucapnya.

Ari enggan bicara siapa yang akan dilantik. “Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok (hari ini, Red) ya,” bebernya melalui pesan WhatsApp. Selain pelantikan itu, Jokowi juga akan mendengarkan sumpah anggota Komisi Kejaksaan.

Kemarin seusai menghadiri Puncak Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi juga mengisyaratkan pelantikan menterinya. Namun dia tidak menyebut siapa yang akan diambil sumpahnya. “Besok ditunggu jam 10,” ungkapnya.

Jokowi memang cukup dekat dengan Hadi. Pada saat awal menjabat, Hadi merupakan sekretaris militernya. Yakni pada 2015-2016. Setelah itu Hadi menjadi Irjen di Kementerian Pertahanan. Lalu pada 2017, Hadi menggantian Andika Perkasa sebagai Panglima.

Sementara itu, nama AHY muncul lantaran kini Partai Demokrat turut menjadi pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. AHY juga beberapa kali muncul di acara kenegaraan. Seperti saat Upacara 17 Agustus lalu. Pada Maret tahun lalu, nama AHY juga santer disebut akan mendapatan posisi sebagai Menpora. Namun akhirnya Jokowi melantik Dito Ariotedjo.

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD ikut menanggapi kabar Hadi Tjahjanto yang akan menjabat Menko Polhukam. Mahfud mengatakan, dia sudah mendengar kabar terkait isu reshuffle, khususnya informasi bahwa Hadi akan mengisi posisi yang pernah dia jabat sebelumnya. “Saya sudah mendengar. Kan sudah banyak diberitakan,” kata Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak mempersoalkan jika Hadi menjadi Menko Polhukam.

Menurut tokoh asal Madura itu, Hadi merupakan orang yang baik. Dia mengenal langsung sosok Menteri ATR itu. “Boleh juga, boleh juga. Saya kenal baik sama beliau,” ungkap Mahfud.

Tentu, pergantian para menteri merupakan hak prerogatif presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada presiden. Yang jelas, kata Mahfud, Hadi adalah pejabat yang selama ini dikenal baik.

Kabinet Prabowo-Gibran

Isu terkait susunan menteri kabinet pemerintahan Prabowo – Gibran mulai bergulir. Dalam tiga hari belakangan, beredar nama-nama yang disebut akan mengisi kabinet pemerintahan baru mendatang.

Namun, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo – Gibran Drajad Wibowo membantah informasi tersebut. Dalam pengamatannya, belum ada pembahasan yang sampai menetapkan nama-nama. “Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetil tentang nama-nama,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Dia menerangkan, pembahasan kabinet ada di level elit partai. Sementara dia dan jajaran tidak terlibat langsung. “Selain Presiden Jokowi, pak Prabowo dan mas Gibran, yang membahas adalah para Ketum parpol KIM (Koalisi Indonesia Maju),” imbuhnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu tak membantah jika sudah ada pembicaraan awal di antara mereka. Mengingat, intensitas pertemuan sudah sering dilakukan antara para ketua umum dengan Prabowo maupun Gibran. Namun belum sampai pada keputusan. “Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan,” tegasnya.

Soal hilangnya nama Sri Mulyani dalam kabinet, Drajad mengaku belum mengetahui. Namun dari informasi yang beredar dan dengar, Sri Mulyani memang tidak masuk. Kalaupun tidak masuk, dia menyebut bukan karena hubungan Prabowo dan Sri Mulyani secara pribadi tidak baik. Melainkan lebih ke perbedaan pada hal tertentu. “Bukan kurang baik hubungannya, tapi beda frekwensi saja,” terangnya.

Meski demikian, dia menekankan, dalam politik hal apapun tidak bisa dipastikan, khususnya politik Indonesia yang dinamis. “Politik Indonesia kan unik. Jadi never say never (tidak bisa berkata tidak mungkin),” pungkasnya. (far/lum/lyn/mia)