PIKIRAN RAKYAT - Tidak sia-sia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih berpaling dari koalisi perubahan dan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Penantiannya duduk di tampuk pemerintahan berakhir sudah ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

AHY merupakan satu-satunya ketua umum partai yang bergabung dengan KIM yang bukan pembantu presiden. Sementara Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah menjabat Menteri Pertahanan, Airlangga Hartanto (Ketum Partai Golkar) sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) sebagai Menteri Perdagangan. 

Pengangkatan AHY ini kental dengan politik dibandingkan kompetensinya di bidang agraria dan tata ruang. Entah apa alasan lain Jokowi mengangkat AHY, di luar alasan politik. Apalagi, isu yang berkembang tentang hak angket bisa saja mengganggu pemerintahan yang akan selesai 8 bulan lagi. 

“Bicara soal efektivitas, saya tidak terlalu yakin. Agus (AHY) tidak memiliki latar belakang di bidang agraria dan tata ruang, ini bisa jadi masalah. Memang birokrasi sudah bekerja, tapi sebagai menteri pasti perlu adaptasi. Giliran Agus mau running, pemerintahan Jokowi sudah selesai,” ujar pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan kepada pada Rabu, 21 Februari 2024.

Baca Juga: Bawaslu Panggil Saksi Lain Terkait Kasus Politik Uang yang Libatkan ASN Cianjur

Firman membandingkan dengan pengangkatan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM memang jelas latar belakangnya di bidang hukum dan keamanan. Sehingga, Firman menyebutkan alasan pengangkatan Agus memang lebih pada upaya Jokowi mengamankan pemerintahannya hingga akhir. 

Isu hak angket yang kian berkembang, membuat Jokowi merasa perlu menjaga soliditas, terutama dari partai politik pendukungnya yang lama dan baru. Kalau dihitung, dengan peta politik sekarang, lanjut Firman, parpol yang bergabung dengan pasangan 02 itu sebesar 42,5% merupakan parpol minoritas. 

“Sebetulnya kalau kita masih mengacu pada hitungan lama, sekarang itu parpol koalisi pendukung pemerintah itu 92%, karena tersisa PKS. Koalisi yang luar biasa gemuk. Yang perlu diingat, ada yang mengusung  pasangan 01 dan 03, yang angkanya cukup besar, bisa lebih dari 50%,” kata Firman.

Baca Juga: Pj Gubernur Jabar ke Rancaekek Naik Motor, Tinjau Lokasi Terdampak Angin Puting Beliung

Jokowi memerlukan injeksi kekuatan baru dengan memasukkan Partai Demokrat supaya kekuatannya solid. Caranya, dengan memberikan kursi menteri sambil berusaha menarik kembali parpol yang seakan-akan sudah keluar karena berubahnya pilihan politik. Contohnya dengan menggelar pertemuan dengan Surya Paloh sebelumnya. 

“Karena hak angket bisa mengganggu stabilitas pemerintahan yang harus dijaga. Tidak boleh ada isu-isu yang mengganggu di waktu yang tersisa. Tidak boleh terjadi,” ujar Firman.

Selain untuk soliditas koalisi di waktu yang tersisa, Firman menyebutkan pengangkatan Agus ini merupakan power game pascapemilu. Atau singkat kata, merupakan upaya Jokowi ingin tetap ‘berjasa’ di mata orang yang diberikan jabatan. 

Baca Juga: 3 Kali Kalah di Pertandingan Terakhir, Bayern Munchen Siap Pecat Thomas Tuchel

Jokowi merupakan outgoing president dan bila Prabowo menjadi presiden terpilih, maka ia akan menjadi incoming president. Secara sederhana, kata Firman, kekuatan-kekuatan politik akan merapat ke incoming president hingga bisa saja menimbulkan kerugian pada Jokowi karena ia akan ditinggalkan. 

Firman mengatakan power game ini bisa jadi pertarungan baru. Bukan antara pasangan kandidat pemilu, tapi bagi Jokowi dan Prabowo. Jokowi merasa perlu tetap menjaga peranan dan komunikasi sehingga mengangkat semua ketua umum Parpol menjadi menteri. 

“Ia harus memastikan elit-elit strategis tidak melupakan dia saat berhenti. Perannya sebagai pemberi jasa tidak boleh hilang dan dilupakan oleh elit. Anggap ini bentuk investasi Jokowi ketika berhenti jadi Presiden,” ucapnya.

Baca Juga: Nelayan Pangandaran Keluhkan Hasil Tangkapan Ikan Seminggu Terakhir, Kondisi Diprediksi Berlangsung 4 Bulan

Bagi AHY yang belum pernah berada di jabatan strategis, di luar jadi ketua umum parpol, bisa saja menganggap jabatan yang mungkin diduduki selama 8 bulan ini sebagai ajang pemanasan atau magang di panggung politik. Karena bisa saja nanti terpilih kembali menjadi menteri di kabinet berikutnya. 

Semasa di TNI, pengalaman kemiliterannya masih terbatas. AHY belum pernah memegang posisi teritorial. Demikian juga di sipil. Sehingga, pengangkatan AHY memang lebih pada simbol representasi Partai Demokrat di Kabinet.

“Akan ada sorotan untuk Agus, sorotan yang lebih besar ketika menjadi menteri. Agus juga seperti kelaziman bisa memanfaatkan sumber daya dari kementerian untuk kepentingan parpol,” ucap Firman. 

Baca Juga: Terungkap Penyebab Angin Puting Beliung Sapu Rancaekek Bandung, BMKG Imbau Tetap Waspada

Firman mengatakan wacana hak angket yang kian menguat bisa saja berujung pemakzulan Jokowi. Ini benar-benar ditakutkan oleh Jokowi, karena tidak bisa mencapai garis finish. Sehingga ia perlu menguatkan posisi di pemerintahan dan parlemen. Ia juga harus membangun opini publik agar tetap bertahan hingga akhir.

“Hak angket ini memang mengganggu relasi parlemen dengan pemerintah. Jokowi telah mengangkat Agus untuk menjaga soliditas. Tapi bagaimana dengan menteri-menteri yang berasal dari parpol pendukung pasangan 01 dan 03. Reaksi mereka menarik untuk disimak,” ujar Firman. 

Megawati sebelumnya tidak akan menarik menteri dari PDIP. Namun, belum ada pernyataan dari parpol lain. Firman mengatakan paling penting memang komitmen dari parpol-parpol dari pendukung pasangan 01 dan 03. Karena tampaknya, kata Firman, Jokowi sudah menilai serius wacana hak angket tersebut. 

“Jokowi berharap semua menerima hasil. Tidak perlu ada hak angket. Sehingga kemenangan Prabowo dan Gibran lancar sampai pelantikan. Jangan sampai ada pintu masuk dari manapun yang bisa mengganggu pelantikan,” katanya.***