JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tetap menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap hasil Pemilu 2024, meskipun ada penolakan dari PDI Perjuangan.

"Yang yang jelas Sirekap ada dalam peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023. Keberadaan Sirekap diatur dalam PKPU," kata Anggota KPU RI, Idham Holik saat dikonfirmasi wartawan terkait penolakan Sirekap oleh PDIP, Rabu (21/2/2024).

Idham kembali menjelaskan bahwa salah satu dari 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU 7 Tahun 2017 itu adalah terbuka.

 BACA JUGA:

"Sirekap adalah teknologi yang digunakan untuk keterbukaan informasi mengenai hasil perolehan suara di TPS," ujarnya.

Kendati tetap menggunakan Sirekap, Idham memastikan KPU akan tetap membahas surat penolakan yang dilayangkan PDIP. Surat tersebut telah diterima pada Selasa 20 Februari 2024 malam.

"Terkait dengan surat tersebut, itu akan dibahas dalam tataran pimpinan di KPU," pungkasnya.

Sebelumnya DPP PDI Perjuangan menyatakan menolak penggunaan penghitungan suara dengan Sirekap KPU.

 BACA JUGA:

Pernyataan itu, dituangkan dalam surat pernyataan DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang diilayangkan kepada KPU RI, pada Selasa (20/2/2024).

"PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno," bunyi surat pernyataan tersebut.

Dalam surat itu dijelaskan, penolakan didasari atas permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada sistem Sirekap yang terjadi secara nasional.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

(sal)