tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kestabilan harga dan kelancaran distribusi pasokan pangan turut mengendalikan inflasi di Ibu Kota. Pada Februari 2023, inflasi di DKI Jakarta terendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, yakni sebesar 4,07 persen year on year (yoy).

Heru mengatakan hal itu merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama pemerintah pusat untuk memastikan implementasi program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

“Selain memberikan pengaruh terhadap inflasi Jakarta, juga memberikan pengaruh terhadap inflasi nasional, karena nilai inflasi Jakarta mempengaruhi 25-27 persen inflasi nasional,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Pada Ramadan dan Idulfitri ini, Pemprov DKI juga bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam menjamin ketersedian bahan pangan dengan kualitas yang baik serta harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat Jakarta.

Heru juga memastikan subsidi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan terus berjalan. Dalam program ini, masyarakat dapat mengambil paket pangan seharga Rp126.000, terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu di 366 lokasi distribusi.

Penerima manfaat program pangan subsidi ini adalah pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan ( PJLP), guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS, penghuni rumah susun (rusun), serta kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dalam mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, Pemprov DKI memperluas kesempatan kerja dan kewirausahaan. Pada periode 17 Oktober 2022-24 Maret 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta telah menerima 18.183 peserta baru yang mendaftar Wirausaha Jakarta.

Kemudian, Pemprov DKI juga mengadakan pelatihan Wirausaha Jakarta kepada 5.017 peserta, memberikan izin usaha kepada 3.792 peserta Wirausaha Jakarta, serta memasarkan 376 produk binaan Wirausaha Jakarta ke berbagai pameran baik nasional maupun internasional.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, telah menggelar pelatihan sebanyak 55 kelas reguler dan mobile training unit, pelatihan keterampilan kerja di 7 Pusat Pelatihan Kerja dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kepulauan Seribu, serta bursa kerja di 5 wilayah kota.

Hasilnya, sebanyak 77,03 persen atau 5.871 dari 7.626 orang peserta pelatihan diterima di pasar kerja.

Upaya mendorong lebih banyak wirausaha baru di Jakarta juga dibarengi dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Heru mengatakan beragam upaya telah dilakukan Tim P3DN DKI Jakarta untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, di antaranya berpartisipasi aktif dalam Business Matching Nasional Tahap I hingga Tahap IV, mendorong OPD membelanjakan produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TDKN) melalui e-katalog dan e-order, dll.

“Berdasarkan Sistem Pengawasan P3DN BPKP, realisasi penggunaan produk dalam negeri di DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah Rp20,454 triliun atau 180,47 persen dari Komitmen Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Ini akan kita tingkatkan di tahun-tahun berikutnya,” kata Heru.