PIKIRAN RAKYAT - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai wajar apabila ada kesalahan dalam penghitungan suara di Pemilu 2024. Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan itu tidak mungkin berjalan dengan sempurna.

Hal itu disampaikan Tito dalam Konvensi Media Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Jakarta pada Senin, 19 Februari 2024.

Tito mengatakan, Indonesia adalah negara yang melaksanakan Pemilu terbesar selama satu hari di dunia. Berbeda dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan India yang melaksanakan Pemilu per negara bagian.

Baca Juga: Mengapa Tragedi Kematian Petugas Pemilu Kembali Terjadi?

"Indonesia adalah negara yang melaksanakan Pemilu terbesar satu hari, the biggest one day or single day election, terbesar. Meskipun populasi kita nomor (terbesar) keempat," katanya.

Oleh karena itu, memobilisasi masyarakat untuk menyerahkan hak suaranya tak semudah membalikkan telapak tangan.

"Mobilisasi orang untuk melakukan hak pilihnya 200 juta, mobilisasi penyelenggara 8 juta itu enggak gampang. 8 juta itu pikirannya beda-beda," tutur dia.

"Di daerah, saya paham saya pernah pengalaman di Papua 2 tahun. Itu untuk menentukan KPUD dan Bawaslu daerah itu sudah seperti Pemilu sendiri. Calon-calon sudah memasang KPUD, Bawaslu, kotak suara dibawa lari tiga orang komisioner, itu fakta di lapangan," sambungnya.

Kesalahan-kesalahan itu, dinilai Tito, bukan merupakan bentuk kecurangan Pemilu terstruktur, sistematis, dan masif.

"Jadi tidak mungkin sempurna, pasti ada satu dua. Yang penting jangan sampai terstruktur, sistematis, dan masif," katanya.

Pentingnya Pengawasan Pemilu

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki sistem tersendiri melalui Sistem Rekapitulasi (Sirekap), Tito menilai penghitungan suara secara manual tetap penting.

"KPU punya sistem sendiri, misalnya Sirekap. Tapi ujungnya yang penting manualnya. Kalau memang ada yang tidak di-upload, itu bisa dikoreksi dan lain-lain," ucapnya.

Menurutnya, seluruh pihak bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan dengan mengumpulkan bukti jika terjadi kecurangan.

"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, UU sudah mengatur. Di zaman Orde Baru, Pemilu dilaksanakan oleh Kemendagri. Sekarang tidak, Pemilu dilaksanakan oleh lembaga independen urusan KPU, Bawaslu, DKPP," ucapnya.***