Anggota Tim Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengatakan pihaknya sudah dua kali mengajukan surat kepada KPU RI terkait sistem IT KPU.

Dalam kedua surat itu Timnas AMIN meminta KPU untuk melakukan audit sistem IT namun jawaban atau respons dari KPU cukup mengejutkan.

"Dua surat dari Tim Hukum AMIN tidak pernah dijawab," kata Bambang.

Padahal, kata dia, Timnas AMIN adalah peserta Pemilu, tetapi KPU mendiamkan atau tidak mengacuhkan surat tersebut.

Tak hanya kepada KPU RI, Timnas AMIN juga pernah mengajukan surat kepada Bawaslu untuk meminta KPU melakukan audit terhadap sistem IT.

Namun lagi-lagi respons yang didapatkan Timnas AMIN dari Bawaslu cukup mengecewakan yakni tidak ada balasan.

"Surat kami kepada Bawaslu untuk supaya melakukan audit juga tidak dilakukan," kata pria yang karib disapa BW.

Karena tidak mendapatkan respons memuaskan dari KPU dan Bawaslu, Timnas AMIN akhirnya mengambil kesimpulan bahwa memang sistem tersebut bekerja untuk sesuatu di luar pemilihan, tapi upaya pemenangan.

"Dan analisis kami mengkonfirmasi memang ada sistem (IT KPU) yang algoritmanya itu sudah dibangun," kata BW.

Selain itu, Bambang juga menceritakan pengalaman yang sama dengan Pilpres dan Pemilu 2019. Saat itu ada indikasi penghilangan 10 juta suara.

"2019 juga kami mempersoalkan ini. Indikasi 10 juta suara hilang itu karena ini nih, yang gini-ginian ini, dan sekarang ada dijual di web black market," ucap Bambang.

Tak sampai di situ, BW yang merupakan mantan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal kasus data pemilih bocor.

Dia menekankan audit sistem IT penting untuk tidak mengulang kasus serupa pada setiap momentum pemilu.

"Kita tuh bodoh sekali deh, berulang kali ada pemilihan presiden, berulang kali lagi sistemnya tetap bermasalah, begitu pun isu DPT, selalu aja bermasalah," ucap Bambang. (*)

Foto: Timnas AMIN kirimi surat ke KPU (Timnas AMIN)