Para akademisi dalam film Dirty Vote dinilai menghancurkan tatanan demokrasi.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang membintangi film dokumenter Dirty Vote dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) ke Mabes Polri pada Selasa, 13 Februari 2024.

Ketua Umum Fosi, M. Natsir Sahib mengungkapkan alasan pihaknya mempolisikan Dandhy Laksono selaku sutradara beserta tiga pemeran film Dirty Vote, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Natsir menilai Dirty Vote telah merugikan salah satu paslon Pilpres 2024. Dia menilai keempat orang tersebut telah melanggar Pasal 287 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jangan Sampai Kecele, Ini Waktu Pencoblosan Pemilu bagi Pemilih Kategori DPTb

"Di masa tenang memunculkan film tentang kecurangan Pemilu yang bertujuan membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres, itu bertentangan dengan UU Pemilu," kata Natsir, disitat dari Tempo pada Selasa (13/2).

Dia kemudian menyinggung keterlibatan Zainal, Bivitri, dan Feri dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam era Mahfud Md. Adapun Mahfud saat ini merupakan cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

"Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat," ujar Natsir.

Natsir meminta Bareskrim Polri bisa menindaklanjuti kasus ini secara profesional. “Ini termasuk pelanggaran serius dan tendensius terhadap salah satu calon,” tukasnya.

Adapun film dokumenter Dirty Vote dirilis di kanal YouTube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dan Dirty Vote pada Minggu (11/2). Film produksi Watchdoc itu telah meraih jutaan tonton di masing-masing kanal.

Film berdurasi 1 jam 57 menit itu memaparkan berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024 berdasarkan fakta, data, kutipan, video, pernyataan tokoh-tokoh politik yang sebelumnya diberitakan oleh media massa.