tirto.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023. Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menuturkan laporan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/4/2023).

Dia menjelaskan laporan tersebut berisikan rekomendasi BPKP kepada para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan impor kereta dari negeri Sakura.

Namun sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik. Azwad menilai kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ucapnya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI saat ini tengah menunggu hasil review atau tinjauan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana impor kereta listrik (KRL) bekas bukan baru dari Jepang.

"Dengan demikian, apa yang menjadi catatan rapat di Kemenko Marves menjadi evaluasi review oleh BPKP, sehingga pada saat ini kami PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan PT KAI sedang menunggu hasil review dari BPKP," tutur Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Pada pekan lalu, sudah dilakukan peninjauan langsung ke Jepang oleh tim BPKP dan tim Kereta Commuter Indonesia (PT KCI).

"Tim BPKP sudah bertemu dengan JR East, serta melihat sendiri bahwa kereta-kereta yang akan diimpor masih beroperasi sampai sekarang," ucap Didiek.

Menurut Didiek, hasil rapat di Kemenko Marves pada 6 Maret 2023 lalu, berisi tentang proses impor KRL bukan baru saat ini sedang dalam tahap peninjauan oleh BPKP.