JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal pelaporan, dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) terhadap sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono serta tiga ahli hukum tata negara, Feri Amsari, Zainal Arifin Muhtar, dan Bivitri Susantri.

Laporan itu dilayangkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan membuat gaduh di masa tenang Pemilu 2024 dan menyudutkan pasangan Prabowo-Gibran.

Menurut Mahfud karena Indonesia adalah negara hukum, dirinya tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Dia beranggapan laporan itu dilayangkan dengan tujuan keseimbangan dari peserta Pilpres.

"Paling dilaporkan hanya untuk mengimbangi situasi sekarang. Nggak apa-apa kok boleh aja ini negara hukum," ujar Mahfud di Yogyakarta, Selasa (13/2/2024).

Di sisi lain, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak sama sekali terlibat dengan pembuatan film tersebut seperti tuduhan yang berkembang belakangan ini.

Kata Mahfud, dirinya tidak pernah lagi bertemu salah satu aktor di film tersebut Feri Amsari sejak jalannya Pemilu 2024.

"Saya malah sejak Pemilu tuh saya nggak pernah ketemu Feri Amsari karena saya tahu dan dia menghindar untuk ketemu saya dan saya menghindar untuk ketemu dia. Kalau Uceng (Zainal Arifin Mochtar) karena saya sering ke Jogja sering makan bersama, tapi bukan hanya sama uceng, termasuk sama pendukung-pendukungnya Anies, Prabowo kumpul semua," ujar Mahfud.

"Bivitri juga itu diskusi-diskusi terus dengan saya, kalau ada masalah-masalah hukum yang harus dibahas di Kemenko Polhukam," sambungnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Dia menjelaskan bahwa tiga ahli hukum tata negara itu memang masuk ke dalam struktur tim percepatan reformasi hukum di Kemenko Polhukam. Namun bekas anak buahnya itu juga ada yang menjadi bagian dari pemenang dari pasangan nomor urut satu Anies Baswedan ataupun pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto.

"Tiga anak itu kan teman-teman saya, ketika saya dosen mereka masih sangat muda-muda binaan saya semua, teman saya berdiskusi, Bivitri, ya Feri, ya Saldi Isra, ya Uceng apalagi saya yang ini disertasinya, memang teman saya semua. Dan saya punya tim reformasi hukum 60 orang lebih itu ada yang ke Anies, ada yang ke Prabowo juga. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan saya semua," sambungnya.

Menurutnya film itu juga sebenarnya bukan mengungkap fakta baru, karena alur film itu membahas berita-berita yang sudah dipublikasikan soal pemilu 2024.

"Kalau menurut saya itu isinya kan tidak ada yang baru, itu kan fakta-fakta yang dijahit dengan sangat baik dari segi sinematografi sehingga menurut saya apa sih yang mengejutkan memang begitu, yang dirasakan," sambungnya.

"Satu per satu itu ada data beritanya, ada faktanya sehingga saya tidak menilai itu sesuatu yang menurut saya pandangan kritis dari orang-orang yang idealis. Tapi nggak sama sekali nggak ada kaitannya dengan saya loh. Saya nggak tahu begitu begitu," katanya.

Adapun, Film Dirty Vote berdurasi satu jam 57 menit. Film itu mengungkap berbagai instrumen kekuasaan yang telah dimanfaatkan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangan diurai dengan analisa hukum tata negara.