PIKIRAN RAKYAT – Film dokumenter Dirty Vote menjadi pembicaraan hangat di tengah masa tenang Pemilu 2024 ini. Film karya Dandhy Laksono ini mengungkap borok pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan kecurangan terstruktur Pemilu 2024.

Dandhy Laksono dalam film Dirty Vote menyebutkan untuk melanggengkan kekuasaan, Jokowi disebut rela melakukan berbagai cara. Mulai dari rajin bagi-bagi bantuan sosial (bansos), hingga melakukan pemekaran wilayah Papua.

Hal itu diduga demi mendulang suara untuk pasangan calon (paslon) capres-cawapres 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Film Dirty Vote juga mengungkap kecurangan Pemilu 2024 yang dilakukan kubu 03, dan 01.

Meski memang porsi kecurangan Pemilu 2024 dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar paling sedikit. Disusul dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan paling banyak dari Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Pesan Ketua KPU Jelang Pemungutan Suara 14 Februari 2024: Buka Surat Suara Sebelum Masuk Bilik TPS

Usai film ini muncul, ketiga kubu paslon memberikan tanggapan yang berbeda-beda. TKN Prabowo-Gibran yang bereaksi paling awal, 2 jam setelah film Dirty Vote dirilis di YouTube 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB.

Lalu bagaimana respons ketiga kubu paslon capres-cawapres peserta Pemilu 2024 soal film Dirty Vote? Ini rinciannya.

Anies Baswedan bereaksi secara langsung terkait film Dirty Vote ini. Dia mendesak pihak-pihak yang melakukan kecurangan, untuk segera menghentikannya karena memiliki dampak yang sangat berbahaya.

"Marah penonton, penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati rakyat. Karena rakyat akan merespons seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak tau," kata Anies di Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari 2024, sebagaimana dilaporkan wartawan Pikiran-Rakyat.com, Boy Darmawan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan kepada lembaga penyelenggara Pemilu soal tindak kecurangan. Jika kecurangan terjadi, yang mendapat untung bukanlah orang yang ada di bawah, tapi segerombolan orang saja.

Anies optimistis jika penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 akan berjalan baik. Panitia bekerja menggunakan hati Nurani.

TKN Prabowo-Gibran yang langsung melakukan konferensi pers 2 jam setelah film ini dirilis menilai film karya Dandhy Laksono adalah fitnah belaka. Mereka mencurigai bahwa pembuat film berpihak pada salah satu paslon.

Wakil Ketua TKN Habiburokhman bahkan mempertanyakan kapasitas 3 ahli hukum tata negara yang menjadi narasumber dalam film tersebut. Habiburokhman khawatir ketiga ahli tersebut mendegradasi Pemilu 2024 dengan narasi yang tidak berdasar.

Habiburokhman mengimbau masyarakat agar tidak terhasut dengan adanya film tersebut. Masyarakat diminta tidak terprovokasi dengan film yang dinilai mengandung narasi kebohongan.

Tak hanya Habiburokhman, sejumlah tokoh besar turut memberi pembelaan. Seperti Eks Mendag Muhammad Lutfi yang menilai film Dirty Vote hanya propaganda Dandhy Laksono semata.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkapkan kubu paslon 03 santai saja menanggapi narasi dalam film Dirty Vote, meski kubu 03 juga disebutkan melakukan sejumlah kecurangan dalam film. Hasto menilai film tersebut cukup bagus karena mengungkapkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

"Temuan yang ada di dalam film Dirty Vote, ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus kapolres diganti mendadak. Itu, kan, merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung," kata Hasto saat ditemui di Jakarta Pusat Minggu, 11 Februari 2024, sebagaimana diberitakan wartawan Pikiran-Rakyat.com, Oktaviani.

Hasto menegaskan bahwa PDi Perjuangan selalu menekankan sisi netralitas yang harus diterapkan Menteri dari partai tersebut selama Pemilu 2024. Dia mencontohkan MenPAN RB yang memastikan ASN netral selama Pemilu 2024.

Selain itu, PDI Perjuangan juga memerintahkan Mensos Tri Rismaharini untuk menjaga alur bantuan sosial (bansos) agar tidak disalahgunakan demi kepentingan politik praktis. Saat ini pun Hasto menyayangkan Risma tak dilibatkan dalam pembagian bansos kepada masyarakat.***