FAJAR.CO.ID, JATENG -- Tuntutan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian menggema, ratusan massa yang terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah (Jateng) menuntut pemakzulan itu digelar di depan Kantor Gubernur Jateng, Senin (12/2/2024).

Barikade kawat duri yang dipasang polisi dibongkar peserta aksi.

Mereka memaksa ingin bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng Sumanto.

"Atau kami meminta hadirkan orang perwakilan untuk membaca surat pemakzulan Jokowi," kata salah satu orator, dikutip dari JPNN.

Namun, permintaan massa yang mayoritas mahasiswa tersebut tidak dikabulkan oleh aparat kepolisian.

Massa makin merangsek barikade kepolisian. Tampak dorong-dorongan antara massa dengan petugas kepolisian makin tak terkendali hingga aksi bakar ban.

Barisan aparat dipukul mundur hingga ke halaman Gubernuran.

"Kami akan menyampaikan berbagai permasalahan rakyat di tengah kontestasi penguasa yang ingin mempertahankan jabatan dan mendapatkan jabatan baru di Indonesia," ujar Koordinator Lapangan Akmal Sajid.

Dia menyebut aksi kali ini mewakili masyarakat Indonesia yang ingin mewujudkan demokrasi berkeadilan dan menegakkan hak asasi manusia (HAM).

"Dengan serius kami mendesak pemerintah melindungi hak asasi tiap warga tanpa terkecuali sebagai landasan demokrasi," ujarnya.

Secara umum, dia menyatakan, desain-desain Jokowi telah nyata merusak cita-cita reformasi selama 10 tahun menjabat Presiden Republik Indonesia. "Kebebasan berpendapat belum sebebas-bebasnya," ujarnya.

Menurutnya, Jokowi adalah wujud buruknya pemimpin Indonesia dengan berpihaknya terhadap anaknya Gibran Rakabuming Raka dalam konstelasi Pilpres 2024.

"Makzulkan Jokowi, hentikan represi aparat, tegakkan reformasi hukum dan kedaulatan rakyat wujudkan demokrasi , wujudkan hak asasi manusia," ujarnya. (*)