Syafira | Selasa, 13/02/2024 02:30 WIB

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf memblokir jalan raya Peshawar-Islamabad di Peshawar, Pakistan, 11 Februari 2024. Foto: Reuters

ISLAMABAD - Hasil akhir pemilu nasional Pakistan menempatkan partai independen, yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara, memimpin dengan 93 dari 264 kursi.

Partai yang dipimpin oleh mantan perdana menteri lainnya, Nawaz Sharif, berada di urutan kedua dengan 75 kursi setelah pemungutan suara hari Kamis, tidak memiliki mayoritas yang jelas. Tetapi partainya merupakan partai tunggal terbesar di parlemen karena calon independen Khan mencalonkan diri sebagai individu.

Ketika perundingan koalisi diadakan dan pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan di bagian utara negara itu, tidak jelas siapa yang akan membentuk pemerintahan. Penghitungan akhir suara dipublikasikan oleh komisi pemilu lebih dari 60 jam setelah pemungutan suara berakhir, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penundaan tersebut.

Kedua mantan perdana menteri dan saingan berat keduanya telah menyatakan kemenangan, sehingga menambah ketidakpastian ketika negara tersebut menghadapi banyak tantangan mendesak, termasuk merundingkan program Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru untuk menjaga perekonomian yang sedang kesulitan tetap bertahan.

Seorang calon perdana menteri harus menunjukkan mayoritas sederhana dari 169 kursi di Majelis Nasional ketika dewan tersebut dipanggil dalam beberapa hari mendatang. Hal ini akan ditentukan oleh pembicaraan koalisi dan apakah kandidat yang didukung Khan dapat bergabung dengan partai yang lebih kecil di parlemen untuk membentuk satu blok guna mendapatkan kursi cadangan.

Partai PTI yang dipimpin Khan mengancam akan mengadakan demonstrasi damai di seluruh negeri pada hari Minggu jika penghitungan suara tidak diumumkan dalam semalam. Sementara protes besar-besaran dibatalkan, sumber polisi dan pengendara mengatakan ratusan pendukung PTI telah memblokir lalu lintas di kota Peshawar di utara.

“Kami terjebak di sini di jalan karena para pekerja PTI menutup jalan raya sebagai bentuk protes,” kata pengendara motor Shah Zaman Khan.

Sumber polisi yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa sekitar 300 pendukung PTI telah memblokir jalan raya utama yang menghubungkan Peshawar ke ibu kota negara.

Pemerintah sementara Pakistan mengatakan penundaan penghitungan suara disebabkan oleh masalah komunikasi akibat pemadaman internet seluler pada hari pemilihan. Pemadaman listrik, yang menurut pihak berwenang dilakukan demi alasan keamanan, menimbulkan kekhawatiran dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat.

Dalam postingan di platform media sosial X pada hari Minggu, sekretaris partai PTI mengatakan seharusnya ada demonstrasi di kantor pemilu tertentu karena mereka khawatir akan hasil yang “dipalsukan”.

Sekitar 93 kandidat independen yang memenangkan kursi terkait dengan partai PTI pimpinan Khan.

MENANG DARI PENJARA
Pendukung Khan mencalonkan diri sebagai independen karena mereka dilarang oleh komisi pemilu karena alasan teknis untuk mengikuti pemilu dengan menggunakan simbol pemilu partainya.

Meskipun Khan dilarang dan dipenjara karena berbagai tuduhan mulai dari membocorkan rahasia negara hingga korupsi, jutaan pendukung mantan pemain kriket itu tetap memilih dia, meskipun dia tidak bisa menjadi bagian dari pemerintahan mana pun selama dia masih di penjara.

Salah satu kelemahan yang dihadapi oleh kelompok independen dalam upaya membentuk pemerintahan adalah bahwa mereka, karena tidak mencalonkan diri sebagai sebuah partai, tidak berhak mendapatkan alokasi satu pun dari 70 kursi yang tersedia di parlemen, yang didistribusikan berdasarkan kekuatan partai pada penghitungan akhir. Partai Sharif bisa mendapatkan hingga 20 kursi tersebut.

Seorang juru bicara partai Sharif mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan perwakilan partai regional minoritas Gerakan Muttahida Qaumi (MQM) dan mereka sepakat untuk "pada prinsipnya bekerja sama demi kepentingan negara yang lebih besar."

Seorang pemimpin MQM mengkonfirmasi pertemuan tersebut tetapi mengatakan tidak ada perjanjian koalisi resmi yang dibuat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menyatakan bahwa hasil untuk dua kursi belum dapat dimasukkan, satu kursi di mana seorang kandidat terbunuh sehingga memerlukan penundaan pemungutan suara, dan satu lagi di mana pemungutan suara akan diselesaikan akhir bulan ini.