Sleman, Gatra.com - Mahasiswa Departemen Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DPP Fisipol UGM), meminta Pratikno dan Ari Dwipayana kembali ke jalur demokrasi seperti ajaran mereka saat menjadi dosen di UGM.

Seruan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Koordinator Kepala Staf Presiden, pada Senin (12/2), itu menjadi ajakan untuk berdialog dan meninggalkan praktik buruk yang membuat demokrasi Indonesia sekarat.

Dalam pernyataan yang dibacakan perwakilan mahasiswa Rubiansyah, para dosen dan mahasiswa mengajak keduanya kembali ke kampus.

"Hari ini kami berseru bersama: kembalilah pulang. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi; dan kembalilah mengajarkannya kepada kami, dengan kata dan perbuatan," jelasnya.

Ia memaparkan situasi demokrasi hari ini  dikangkangi oleh kekuasaan yang berupaya mencederai demokrasi untuk kepentingan pribadi.

Menurutnya, Pratikno dan Ari merupakan civitas akademika UGM yang kini berada di pusaran pemerintahan dan menjadi bagian dari kekuasaan yang menimbulkan persoalan sistemik demokrasi saat ini.

Ia menjelaskan rakyat disuguhi serangkaian tindakan pengangkangan etik dan penghancuran pagar-pagar demokrasi yang dilakukan oleh kekuasaan.

Para penguasa tanpa malu menunjukkan praktik-praktik korup demi langgengnya kekuasaan. Konstitusi dibajak untuk melegalkan kepentingan pribadi dan golongannya.

"Tolong bantu kami mengingat, bukankah peran yang Pak Tik dan Mas Ari ambil dalam pusaran kekuasaan adalah suatu bentuk upaya untuk menjawab tantangan tersebut? Izinkan kami kaitkan hal itu dengan pelajaran yang pernah kami dapat di DPP," jelas Rubyansyah.

Dosen DPP Fisipol UGM, Mada Sukmajati, melihat seruan ini merupakan peluang bagi Pratikno dan Ari untuk memberikan respons.

"Misalnya melalui dialog langsung dengan mahasiswa. Di sana, keduanya bisa mengonfirmasi, memberikan pemahaman mengenai posisi masing-masing," katanya.

Dialam dialog itu pula, menurut Mada, berbagai pertanyaan tentang langkah keduanya untuk kelak kembali ke UGM juga bisa dijelaskan secara gamblang.

Ketua DPP Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim menambahkan, kampus sebagai bagian demokrasi memang memiliki kewajiban moral untuk menjadi penyeimbang kekuasaan dan pengontrol kekuasaan.

Mada dan Gaffar menyambut baik seruan mahasiswa kepada dua dosen DPP UGM, Pratikno dan Ari Dwipayana, untuk kembali ke demokrasi.

"Ya sejak diberitakan peran keduanya sebagai perusak demokrasi menimbulkan rasa gundah di kalangan internal Fisipol UGM. Kami berharap keduanya kembali menjadi akademisi sebagai bagian dari kontrol penguasa," ujarnya.

DPP Fisipol, menurut Gaffar, meminta keduanya menarik diri dari upaya-upaya memenangkan salah satu kandidat. Keduanya akan lebih elegan ketika melaksanakan tugas negara sesuai tugas mereka di Kesekretariatan Negara.

234